Buntut Bocornya Soal UNBK, UN Diusulkan Dimoratorium

Buntut Bocornya Soal UNBK, UN Diusulkan Dimoratorium

Buntut Bocornya Soal UNBK, UN Diusulkan Dimoratorium

Buntut Bocornya Soal UNBK, UN Diusulkan Dimoratorium
Buntut Bocornya Soal UNBK, UN Diusulkan Dimoratorium

Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) jenjang SMA sempat diwarnai kecurangan. Soal-soal mata pelajaran Matematika tersebar di grup aplikasi percakapan LINE Square.

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, kasus tersebut sudah berulang kali terjadi setiap pelaksanaan UN baik berbasis komputer maupun kertas pensil. Dia merekomendasi, sebaiknya usulan moratorium UN dijalankan.

“Contek-menyontek sudah bertahun-tahun. (Seharusnya) sesuai dengan yang diinginkan Mendikbud saja, UN dimoratorium,” ujar Indra saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (4/4).

Menurutnya, dengan tiadanya UN, takaran kelulusan siswa bisa digantikan

dengan portofolio. Misalnya, yakni berupa karya yang berlaku bagi semua jenjang pendidikan mulai SD hingga SMA.

“Ganti bentuk evaluasi yang lebih 4.0 model. Misalnya portofolio. Kalau mereka sudah bikin produk atau karya itu jauh lebih penting daripada nilai di kertas. Mau dari SD pun arahnya gitu,” terang dia.

Sebelumnya, usulan menghentikan pelaksanan ujian nasional ternyata sudah

pernah dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyetujuinya, dan justru meminta pelaksanaan UN agar dibenahi.

Pembenahan pun dilakukan dengan penerapan sistem komputerisasi secara massif di seluruh sekolah.

Di samping itu, Muhadjir menegaskan UN merupakan amanah undang-undang

(UU) terkait standar pendidikan nasional. Nama UN bisa saja diganti, namun tidak bisa dihapuskan.

Terkait kebocoran soal, Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menilai peserta ujian telah berbuat tidak disiplin dan curang.

“Sudah diperingatkan, tapi tetap nekat,” cetusnya. Saat ini, Kemendikbud menelusuri oknum siswa yang memotret soal dan menyebarkannya.

 

Baca Juga :

 

 

UTBK Gelombang I Digelar Besok, Peserta Wajib Hadir 30 Menit Sebelum Jadwal

UTBK Gelombang I Digelar Besok, Peserta Wajib Hadir 30 Menit Sebelum Jadwal

UTBK Gelombang I Digelar Besok, Peserta Wajib Hadir 30 Menit Sebelum Jadwal

UTBK Gelombang I Digelar Besok, Peserta Wajib Hadir 30 Menit Sebelum Jadwal
UTBK Gelombang I Digelar Besok, Peserta Wajib Hadir 30 Menit Sebelum Jadwal

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengingatkan para peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2019 gelombang I agar mempersiapkan diri untuk esok hari, Sabtu (13/4). Mereka akan mengikuti tes gelombang I pada jadwal yang telah dipilih.

Ketua LTMPT Ravik Karsidi mengatakan, jadwal tes terbagi menjadi dua sesi, pagi dan siang. Siswa yang akan mengikuti tes diharuskan datang 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.

“Harap memperhatikan jadwal tes. Sesi pagi dimulai pukul 7.30 dan sesi siang dimulai pukul 12.30 waktu setempat. Para peserta diharuskan hadir 30 menit sebelumnya,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (12/4).

Selain hadir tepat waktu, peserta UTBK wajib mengetahui lokasi serta

ruangannya. “Sudah mengetahui lokasi dan ruang tes sesuai dengan yang tertera di kartu tanda peserta UTBK 2019,” kata Ravik.

Adapun jumlah total peserta UTBK 2019 gelombang I yakni 698.505 beserta. Dari jumlah peserta tersebut, yang mengikuti ujian Saintek sebanyak 374.641 siswa dan kelompok ujian Soshum sebanyak 323.864 siswa. UTBK gelombang I terdiri atas 516.927 peserta reguler dan 181.578 peserta Bidikmisi.

“Kepada peserta diharuskan mengetahui dan memahami dengan benar tata tertib ujian. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan mengakibatkan peserta dibatalkan ujiannya,” tegas dia.

Jumlah ruang ujian yang digunakan untuk gelombang pertama sebanyak

29.297 ruang di 73 PTN. Ravik mengimbau semua pihak terkait untuk berperan aktif dalam menjaga suasana pelaksanaan UTBK 2019 agar berlangsung dengan tertib, aman, dan nyaman.

“Selama berlangsungnya UTBK, pihak luar tidak diperbolehkan memasuki

ruang ujian kecuali panitia,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, mulai 2019, persyaratan untuk mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan (SBMPTN) adalah wajib mengikuti UTBK. Soal-soal ujian diarahkan pada Higher Order Thinking Skills (HOTS). Pelaksanaan UTBK gelombang I dilakukan pada 13, 14, 20, 27, 28 April, dan 4-5 Mei 2019.

 

Sumber :

https://www.codecademy.com/tuxIndonesia

UTBK Gelombang I Dimulai 13 April, Cek Waktu dan Lokasi Ujianmu!

UTBK Gelombang I Dimulai 13 April, Cek Waktu dan Lokasi Ujianmu!

UTBK Gelombang I Dimulai 13 April, Cek Waktu dan Lokasi Ujianmu!

UTBK Gelombang I Dimulai 13 April, Cek Waktu dan Lokasi Ujianmu!
UTBK Gelombang I Dimulai 13 April, Cek Waktu dan Lokasi Ujianmu!

Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) gelombang I akan dimulai pada 13 April 2019 mendatang. Siswa pendaftar yang mengikuti tes tersebut akan menggunakan nilainya untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengimbau para peserta agar melakukan pengecekan waktu pelaksanaan tes di kartu ujian yang diunduh melalui laman https://pendaftaran-utbk.ltmpt.ac.id. Di kartu juga tertera sesi tes, yakni pertama atau kedua.

Sebelum mengikuti ujian, siswa juga harus mengetahui lokasi ujian, sehingga dapat melakukan pengecekan lokasi terlebih dahulu. Dengan demikian, peserta bisa memperkirakan waktu tempuh serta transportasi yang akan digunakan menuju lokasi.

Peserta diminta memperhatikan berbagai petunjuk yang tertera di kartu ujian.

Misalnya barang apa saja yang boleh dan tidak boleh dibawa saat ujian.

Adapun UTBK akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Pendaftaran UTBK untuk kedua gelombang telah ditutup pada 1 April 2019 lalu.

Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT Budi Prasetyo Widyobroto mengatakan,

total peserta yang mendaftar UTBK 2019 kurang lebih 1,3 juta siswa. Jumlah itu terdiri atas kelompok ujian Sains dan Teknologi (Saintek) serta Sosial dan Humaniora (Soshum).

“Jumlah peserta gelombang I sebanyak 698.317 siswa, gelombang II 597.099 siswa,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (9/4).

Di antara jumlah tersebut, pendaftar reguler gelombang I sebanyak 523.956

siswa dan beasiswa Bidikmisi 174.361 siswa. Sementara gelombang II reguler tercatat 414.088 siswa, dan Bidikmisi 178.011 siswa.

Pelaksanaan tes untuk peserta UTBK gelombang I dilaksanakan pada 13 April-4 Mei 2019. Sedangkan, untuk gelombang II pada 11-26 Mei 2019.

Sebelumnya, peserta diperbolehkan mengikuti tes maksimal dua kali dengan syarat telah mendaftar di gelombang I dan gelombang II. Biaya pendaftaran ditanggung oleh peserta sebesar Rp 200.000 tiap tesnya.

 

Sumber :

https://www.codecademy.com/marlindaSoamena

Pengertian SIM (Surat Izin Mengemudi)

Pengertian SIM (Surat Izin Mengemudi)

Pengertian SIM (Surat Izin Mengemudi)

Pengertian SIM (Surat Izin Mengemudi)
Pengertian SIM (Surat Izin Mengemudi)

Pengertian SIM (Surat Izin Mengemudi). Jika Anda mempunyai kendaraan bermotor dan ingin mengemudikannya dijalan maka wajib memiliki SIM. Sebab tanpa SIM maka perjalanan anda akan kurang lengkap dan bisa-bisa anda akan terjaring oleh Polisi….. Nah Apa yang dimaksud dengan SIM. Berikut adalah penjelasannya.

 

Definisi SIM (Surat Izin Mengemudi)

Di Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009).
SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseoraang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Dasar Hukum

  1. UU No. 2 Thn. 2002, Pasal 14 ayat (1) b dan Pasal 15 ayat (2) c
  2. Peraturan Pemerintah No. 44 / 1993 Pasal 216

Fungsi dan Peranan SIM

  1. Sebagai sarana identifikasi / jati diri seseorang
  2. Sebagai alat bukti
  3. Sebagai sarana upaya paksa
  4. Sebagai sarana pelayanan masyarakat
Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM peraturan ini tercantum pada Pasal 18 (1) UU No. 14 Th 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Penggunaan Golongan SIM

  1. Golongan SIM A. SIM untuk kendaraan bermotor roda 4 dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 Kg.
  2. Golongan SIM A Khusus. SIM untuk kendaraan bermotor roda 3 dengan karoseri mobil (Kajen VI) yang digunakan untuk angkutan orang / barang (bukan sepeda motor dengan kereta samping)
  • Golongan SIM B1. SIM untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 Kg.
  • Golongan SIM B2. SIM untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 Kg.
  • Golongan SIM C. SIM untuk kendaraan bermotor roda 2 yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 Km / Jam
  • Golongan SIM D .SIM khusus bagi pengemudi yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus.

Persyaratan Pemohon SIM

  1. Permohonan tertulis
  2. Bisa membaca dan menulis
  3. Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan tekhnik dasar kendaraan bermotor.
  4. Batas usia, 16 Tahun untuk SIM Golongan C, 17 Tahun untuk SIM Golongan A, 20 Tahun untuk SIM Golongan BI / BII,
  5. Terampil mengemudikan kendaraan bermotor
  6. Sehat jasmani dan rohani
  7. Lulus ujian teori dan praktek

Tata cara dan persyaratan mutasi SIM

Prosedur keluar daerah lama
  1. Mencabut berkas dan dokumen kartu induk dari Satlantas asal serta melampirkan surat pengantar dari Kasubbag SIM.
  2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) wilayah yang dituju.
  3. Melaporkan kepada Kepala Satuan Lantas (Kasatlantas) yang dituju.
Prosedur masuk daerah baru
  1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter (medical check up)
  2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  3. Melampirkan kartu induk atau surat pengantar dari Satlantas yang mengeluarkan SIM
  4. Pemohon membayar biaya formulir di Bank Internasional Indonesia (BII) atau Bank Rakyat Indonesia (BRI)
  5. Melakukan pengisian formulir permohonan

Persyaratan untuk mengurus SIM hilang atau rusak

  1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter (medical check up)
  2. Membawa surat laporan kehilangan SIM
  3. Pemohon membayar biaya formulir di Bank Internasional Indonesia (BII) atau Bank Rakyat Indonesia (BRI)
  4. Melakukan pengisian formulir permohonan
  5. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

SIM dinyatakan tidak berlaku

  1. SIM habis masa berlakunya
  2. Digunakan oleh orang lain
  3. Diperoleh dengan cara tidaak sah
  4. Data yang ada pada SIM dirubah

Sumber : http://jualbelibali.com/tips-ajarkan-anak-rapi-sejak-dini/

Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah
Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945  menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Definisi Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahAN. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :
Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya

Demikianlah Artikel Pengertian Pemerintah Daerah

Sekianlah artikel Pengertian Pemerintah Daerah kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

34 Personel Seskoau Peroleh Kenaikan Pangkat dan Golongan

34 Personel Seskoau Peroleh Kenaikan Pangkat dan Golongan

34 Personel Seskoau Peroleh Kenaikan Pangkat dan Golongan

34 Personel Seskoau Peroleh Kenaikan Pangkat dan Golongan
34 Personel Seskoau Peroleh Kenaikan Pangkat dan Golongan

LEMBANG-Penseskoau, Sebanyak 34 personel Seskoau yang terdiri dari 13 perwira, dan 21 anggota Seskoau hari ini Selasa (1/4) memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya dalam suatu upacara yang dipimpin oleh Komandan Seskoau Marsekal Muda TNI Sudipo Handoyo, S.E.

Upacara kenaikan pangkat tersebut dilaksanakan dalam dua sesi yaitu laporan korps rapor kenaikan pangkat perwira dan Laporan kenaikan pangkat bagi anggota Seskoau di Bangsal Srutasala Seskoau Lembang.

Dalam sambutannya Danseskoau menyatakan Kenaikan pangkat bagi Prajurit

dan PNS TNI merupakan suatu bentuk penghargaan dari kinerja yang telah para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS lakukan selama ini, selain itu kenaikan pangkat, pada hakekatnya juga merupakan bagian dari Kesejahteraan selaku Prajurit dan PNS TNI.

“Perlu diketahui bahwa dalam kenyataannya, tidak sedikit Prajurit dan PNS TNI yang tidak mendapatkan kenaikan pangkat yang disebabkan berbagai hal seperti masih terbatas jabatan yang ada atau karena kelalaian pribadi maupun kekurangmampuan mengikuti berbagai aturan yang ditetapkan Mabes Angkatan Udara maupun Mabes TNI”, ujar Marsda TNI Sudipo Handoyo, S.E.

Pada bagian lain Danseskoau mengingatkan kepada para Perwira dan anggota

Seskoau yang baru naik pangkat agar terus berusaha untuk mempertahankan militansi, profesionalisme, disiplin serta meningkatkan kemampuan berpikir sistematis, pengetahuan dan wawasan yang memadai, sesuai tuntutan tugas dan perkembangan situasi pada saat ini. Selanjutnya kepada para Perwira, kembangkan pula sikap-sikap membimbing, mendidik dan mengayomi kepada anak buah agar mendorong mereka untuk mau bertugas dengan ikhlas, tuntas, lugas dan tegas.

Usai upacara tersebut para personel yang naik pangkat memperoleh ucapan

selamat dengan berjabat tangan dari seluruh Personel Seskoau. Sedangkan personel Seskoau yang naik pangkat tersebut terdiri dari 6 Letkol naik ke Kolonel, 3 Mayor ke Letkol, 2 Lettu ke Kapten dan 2 Letda ke Lettu, 2 Bintara, 5 Tamtama serta 14 PNS ke satu tingkat/golongan lebih tinggi dari sebelumnya .

 

Baca Juga :

 

 

 

IBCA-SUCOFINDO AUDIT PENANGGULANGAN AIDS

IBCA-SUCOFINDO AUDIT PENANGGULANGAN AIDS

IBCA-SUCOFINDO AUDIT PENANGGULANGAN AIDS

IBCA-SUCOFINDO AUDIT PENANGGULANGAN AIDS
IBCA-SUCOFINDO AUDIT PENANGGULANGAN AIDS

Bandung – Indonesia kini masuk dalam sepuluh negara berpenderita HIV-AIDS terbanyak di dunia, dengan jumlah 170.000 orang penderita di tahun 2013. Menurut ILO, HIV adalah penyebab kematian paling utama untuk dunia kerja.

Untuk memastikan terimplementasinya upaya pencegahan dan penanggulangan (P2) HIV-AIDS di tempat kerja, Indonesia Business Coalition on AIDS (IBCA) dan Sucofindo bekerja sama melakukan audit dan sertifikasi P2 HIV-AIDS di tempat kerja.

IBCA adalah koalisi bisnis bersifat nirlaba untuk penanggulangan HIV-AIDS

yang didirikan tahun 2009 oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional seperti Freeport Indonesia, BP, Chevron, Gadjah Tunggal, Unilever, Sinar Mas, dan Sintesa Group.

Kesepakatan kerjasama antara Sucofindo dan IBCA untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga bisnis dalam menerapkan program P2 HIV-AIDS secara berkeseinambungan ditandatangani  oleh Pgs. Dirut PT Sucofindo, Sufrin Hannan, dan Ketua IBCA, Hamid Batubara.

Sufrin mengatakan audit akan dilaksanakan mengacu pada Indikator Kinerja

Program Cerdas HIV-AIDS IBCA, Keputusan Dirjen PPK nomor 44 tahun 2012, serta berbagai referensi standar internasional bidang sistem manajemen. “Pada tahap awal akan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan anggota IBCA,” kata Sufrin.

Menurutnya, dengan dikeluarkannya Kepmenakertrans No. 68/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS di Tempat Kerja, semakin mendorong para pengusaha untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan pekerja mereka, yang dalam jangka panjang turut menyelamatkan bangsa Indonesia.

IBCA adalah bagian dari APBCA (Asia Pacific Business Coalitions on AIDS),

koalisi bisnis tingkat Asia Pasifik yang peduli penanggulangan HIV-AIDS di tempat-tempat kerja. Menurut Sufrin, skema audit dan sertifikasi yang diinisiasi IBCA dan Sucofindo tidak tertutup untuk diterapkan di tingkat Asia Pasifik.tjo

 

Sumber :

https://scalar.library.yorku.ca/lawyer/circular-definition–types—functions—sections—examples?t=1560326783593

Pemkab Bandung Alokasikan Dana ADPD Senilai Rp.77,6 Milyar

Pemkab Bandung Alokasikan Dana ADPD Senilai Rp.77,6 Milyar

Pemkab Bandung Alokasikan Dana ADPD Senilai Rp.77,6 Milyar

Pemkab Bandung Alokasikan Dana ADPD Senilai Rp.77,6 Milyar
Pemkab Bandung Alokasikan Dana ADPD Senilai Rp.77,6 Milyar

BANDUNGKAB-Untuk tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menganggarkan dana program ADPD (Alokasi Dana Perimbangan Desa) senilai Rp.77.614.872.900. Sedangkan dana untuk Pemantapan Lembaga Desa sebesar Rp. 61.522.500.000,-.

Program ini, menurut Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung, Uwais Qorny merupakan sumber-sumber pendapatan yang dibutuhkan Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan insfrastruktur desa.

Disamping itu, anggaran tersebut tambah Uwais ditujukan pula untuk meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, “Serta untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing desa”, ungkap Uwais saat menyampaikan laporannya pada Acara Launching ADPD dan Pemantapan Lembaga Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2014, yang berlangsung di Gedung Moch.Toha-Soreang, Senin (07/04).

Kegiatan launching dihadiri Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip, Sekretaris Daerah, Ir. Sofian Nataprawira, MP, Asisten Pemerintahan, H.Yudhy Haryanto, SH, SP 1, Kepala BPMPD Kabupaten Bandung, Dra.Hj. Eros Roswita, M.Si serta ratusan Kepala Desa se-Kabupaten Bandung.

Lebih jauh Uwais menjelaskan, untuk kegiatan ADPD, saat ini pihaknya telah

menstransfer ke 44 rekening pemerintah desa, “Sedangkan untuk pemantapan lembaga yang didalamnya mencakup antara lain, TPAPD (Tunjangan Perangkat Aparatur Pemerintah Desa), BO BPD, LPMD dan RT/RW, kami telah menstransfer ke 136 rekening pemerintah desa”, jelasnya.

Masih menurut Uwais, untuk kegiatan TPAPD, terdapat kenaikan alokasi bantuan rata-rata 15 s/d 20 %. Seperti, kepala desa yang pada awalnya memperoleh Rp.1.250.000,- pada tahun 2014 ini mengalami kenaikan 20% menjadi Rp. 1.500.000,-,/bulan, kemudian sekretaris desa yang mulanya mendapat Rp.700.000, naik menjadi Rp.800.000 serta terdapat kenaikan untuk biaya operasional LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), yang semula Rp.500.000, menjadi Rp. 750.000,- per bulan.

“Namun khusus untuk RT dan RW tidak ada kenaikan bantuan, mengingat

pada tahun 2013 lalu telah lebih awal dinaikkan”, pungkasnya pula.

Kegiatan launching ini mendapat apresiasi yang tinggi dari Bupati Dadang Naser. Ia menilai, kegiatan tersebut bisa menjadi media yang efektif untuk memperkuat solidaritas antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Dadang menilai, ADPD dan Pemantapan Lembaga Desa sangat penting untuk

 

dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, “Tentunya dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa”, kata Dadang Naser.

 

Sumber :

https://insightmaker.com/article/169675/Understanding-Leadership-According-to-Experts

PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBINAAN UMAT

PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBINAAN UMAT

PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBINAAN UMAT

PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBINAAN UMAT
PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBINAAN UMAT

CIAMIS.07012017. Sudah diakui dan dirasakan secara luas, bahwa Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang telah mengakar serta menjadi bagian sosiokultural masyarakat Indonesia.

Pondok Pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama Islam, tetapi juga sebagai lembaga pelatihan kewirausahaan, sehingga tingkat kemandirian alumni Pondok Pesantren lebih tinggi dari Lembaga Pendidikan Umum. Alhamdulillah, kini Pondok Pesantren sudah menemukan jatidirinya. Sudah banyak prestasi yang dicapai. Sudah dapat bersaing dengan Lembaga Pendidikan Umum.

Kini, alumni Pondok Pesantren banyak yang sukses di segala bidang. Mulai dari Petani hingga Menteri. Mulai dari Ustadz hingga Konglemerat. Mulai dari guru SD hingga DPRRI. Mulai skala lokal hingga internasional. Mulai dari Kades hingga Dubes. Mulai Kaur hingga Gubernur, dan lain lain.

Ini tidak terlepas dari banyaknya pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah santri yang cukup besar. Data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemeterian Agama, pada tahun 2011 Indonesia memiliki 27.218 pondok pesantren dengan jumlah santri mencapai 3.642.738 orang.
Modal dasar di atas harus kita kembangkan. Salah satu jalan yang sangat mungkin dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan pesantren berbasis vokasi. Lulusannya harus berpengetahuan, berkeahlian, dan berakhlakul karimah.

Dengan demikian, dari pondok pesantren akan lahir santri-santri enterpreneur dan santri-santri yang memiliki skill yang tinggi, yang tidak hanya handal tetapi juga berakhlak mulia. Sehingga nantinya mereka dapat menggerakkan usaha ekonomi produktif di lingkungan pondok pesantren maupun di lingkungan sekitarnya pasca selesai mondok, yang dalam jangka panjang akan menciptakan kemandirian ekonomi lokal, yang kemudian akan mewujudkan kesejahteraan bangsa, serta pada akhirnya akan mewujudkan keutuhan bangsa. Inilah yang disebut dengan mewujudkan keutuhan bangsa dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity), bukan pendekatan keamanan (security).

Tidak ada institusi pendidikan umum yang selengkap fungsi Pondok Pesantren. Santri dan kiai bersatu bekerjasama untuk melatih disiplin, sejak sebelum subuh sudah bangun dan lalu dilanjut salat subuh berjamaah, ini sungguh latihan disiplin yang tidak ringan, maka siapapun yang lulusan pesantren dan istikomah dengan amalan ini, insyallah hidupnya akan sukses. Karena dalam dunia pesantren kita mengenal Maqolah, al istiqomatu khoirun min alfi karomah: konsistensi, disiplin itu lebih baik dari seribu karomah. Ini adalah jargon milik pesantren.

Soal tanggungjawab, Santri pasti akan memiliki tanggungjawab atas hidupnya, karena dia hapal hadits nabi Muhammad SAW, kullukum roo in wakullukum mas ulun an roiyyatih, bahwa setiap kita punya tanggungjawab yang harus kita tunaikan atas amanat yang dibebankan kepada kita. Santri, apalagi kiai pasti hapal soal ini.

Terkhir, kalau ada santri yang berhasil jadi pengusaha, maka dia akan memegang teguh hadits rasulullah SAW dari riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”. Sebaliknya kalau santri yang jadi pekerja, pasti dia akan sungguh-sungguh, bekerja keras sebagai wujud nyata dari tanggungjawab, disiplin dan istikomah. Sikap inilah yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang penuh persaingan.

Dalam menghadapi persaingan global dan kompetisi dunia, secara kuantitas potensi kekuatan negara kita sebetulnya cukup besar.  60% dari penduduk Indonesia adalah anak muda. Jumlah tersebut akan terus meningkat hingga mencapai 195 juta penduduk usia produktif di tahun 2040.

Namun. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2016

oleh BPS, kualitas angkatan kerja Indonesia masih rendah: Dari 118,41 Juta orang Penduduk Yang Bekerja, 60,24 persennya hanya berpendidikan SMP kebawah. Dan dari 7,03 juta orang Pengangur sebesar 39,45 persennya hanya berpendidikan SMP kebawah.

Daya saing kita juga rendah. Dari 138 negara yang disurvai oleh World Economic Forum Tahun 2015-2016, kita berada pada ranking 41. Sementara Singapura rangking 2, Malaysia rangking 25, dan Thailand rangking 34. Hal ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Untuk itu, tentunya semua lembaga pendidikan dan pelatihan, khususnya Pondok Pesantren untuk memfasilitasi lulusannya supaya lebih kompeten, bersertifikat dan berdaya saing global.

Baca  : 

DILEMMATIK

DILEMMATIK

DILEMMATIK

DILEMMATIK
DILEMMATIK

JAKARTA.05032015. Dimakan mati ibu

tidak dimakan mati ayah. Begitulah sebuah situasi dimana tidak ada satupun pilihan yang mengenakkan (favourable). Situasi ini disebut dilemmatik.

Dalam kehidupan sehari hari, memang seringkali sekonyong-konyong situasi dilemmatik sudah berada dihadapan kita. Sudah tentu, kita akan mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan. Hal ini, karena dua alternatif pilihan yang tersedia sama sama berdampak tidak enak bagi yang memilih. Untuk menyikapi hal ini, maka kita perlu menemukan cara untuk menentukan pilihan.

Pada dasarnya pilihan harus diambil secara mandiri, tenang, terukur, dan tidak terburu-buru. Kuncinya adalah menyadari sepenuhnya bahwa situasi dilemmatik ini adalah situasi kekinian, yang sudah ada di depan mata, sehingga akan membuang buang waktu apabila pikiran tercurah hanya untuk meratapi kelalaian atau kesalahan masa lalu yang mungkin sebagai penyebabnya, tetapi justru curahkan pikiran untuk mencari peluang untuk mendapat keuntungan terbesar dan resiko terkecil dari masing-masing situasi dilemmatik tersebut.

Menghadapi situasi kekinian tersebut tentunya harus dihadapi dengan cara responsif, sebaliknya jangan pernah dihadapi dengan cara reaktif. Dengan cara responsif maka muatan permasalahan dapat tergali secara dalam dan konfrehensif, sedangkan apabila dengan cara reaktif, maka muatan permasalahan hanya digali secara dangkal dan tidak menyeluruh. Dengan demikian, tentunya keputusan yang akan diambil dengan cara responsif akan lebih baik dibandingkan dengan cara reaktif.

Menganalisis permasalahan melalui pembicaraan telpon lebih reaktif

dari pada melalui pembicaraan tatap-muka dalam perundingan. Tetapi, menganalisis permasalahan dari dokumen tertulis, termasuk melalui SMS termasuk cara responsif. Namun, tentunya SMS kurang konperehensif dibandingkan dari dokumen berupa surat dan dokumen tertulis lainnya. Singkat kata, cara responsif adalah ketika tersedia cukup waktu untuk menganalisa permasalahan, sementara cara reaktif adalah ketika kurang tersedia culkup waktu untuk menganalisa permasalahan.

Pelibatan sanak keluarga untuk situasi dilemmatik

terkait masalah peribadi atau pelibatan teman sejawat untuk situasi dilemmatik untuk bukan masalah pribadi, tentunya akan semakin menambah kedalaman dan konprehensifitas dalam menganalisis permasalahan. Oleh karena itu, jangan segan untuk mengajak orang terdekat dalam proses pengambilan keputusan.

Setelah pilihan keputusan sudah ditemukan, maka jangan ragu untuk menentukan pilihan, sebab dengan mengambil keputusan, maka situasi dilemmatik sudah diakhiri. Selanjutnya, waktu dan pikiran kita dapat beralih untuk mengawal perjalanan dari pilihan kita tersebut.

Dalam hal, situasi dilemmatik di atas ternyata tidak ada pilihan

yang akan diambil, maka biarkan saja, sebab menurut Gus Dur semua permasalahan yang ada di dunia ini akan terselesaikan dengan sendirinya apabila dibiarkan. Sesungguhnya, keputusan tidak memilih salah satu dari situasi dilemmatik itu adalah sebuah keputusan juga

Sumber : https://pendidikan.id/main/forum/diskusi-pendidikan/mata-pelajaran/11140-isi-trikora-lengkap