Posted in: Pendidikan

Anggaran Pendidikan Vokasi Harus Ditingkatkan

Anggaran Pendidikan Vokasi Harus Ditingkatkan

Anggaran Pendidikan Vokasi Harus Ditingkatkan

Pemerintah kabupaten/kota ikut bertanggung jawab atas kualitas pendidikan di daerahnya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengingatkan pemerintah daerah (pemda), khususnya provinsi, agar cermat dalam penganggaran di sektor pendidikan vokasi. Sebab, persentase anggaran yang diwajibkan cukup besar, yakni 20 persen.

Dari kajian yang dilakukan Bappenas, pemda umumnya memiliki pekerjaan rumah yang sama. Yakni, kurang efisien dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bidang pendidikan.

”Saya sarankan belanja untuk pendidikan vokasi ditingkatkan. Tapi peningkatannya jangan hanya sekadar menambah gedung atau peralatan,” jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, baru-baru ini.

Persentase 20 persen sering kali habis untuk peningkatan atau perbaikan

sarana fisik. Hal itu memang diperlukan. Tapi pemda kurang jeli untuk peningkatan kualitas non-fisik. Contoh, pembinaan untuk guru dan penataan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. ”Perlu menyentuh kurikulum agar benar-benar mengurangi ketidakcocokan antara dunia pendidikan dengan pasar kerja,” lanjut Bambang.

Apalagi, setelah ini pemerintah pusat akan mengupayakan bantuan untuk revitalisasi SMK. Masing-masing sekolah ditaksir membutuhkan biaya antara Rp 7 hingga Rp 15 miliar. Jumlah yang cukup besar. Apalagi untuk sekolah yang tidak membutuhkan peralatan kasar yang mahal.

Bambang usul pemda maupun sekolah yang bersangkutan memberikan

penekanan pada hal yang belum tercapai. Bila masih ada ketidakcocokan dengan industri, maka poin itu yang harus diprioritaskan.

Saat ini, Bappenas tengah fokus dalam sosialisasi ke pemda soal efisiensi penggunaan anggaran ke pemda. Tujuannya agar pagu anggaran yang disediakan tepat sasaran. ”Untuk pendidikan, kalau dirasa angka partisipasi kasarnya sudah cukup baik, sudah saatnya belanja diarahkan lebih kepada kualitasnya,” terang Bambang.

Sementara itu, pertumbuhan jumlah SMK belum diiringi dengan peningkatan

kualitas. Direktur Pembinaan Sekolah SMK Kemendikbud M. Bakrun menyebut, saat ini ada sekitar 14 ribu SMK di Indonesia. Sebanyak 4 ribu unit di antaranya berstatus negeri, sedangkan sisanya swasta. Menurut M. Bakrun jumlah itu tidak ideal.

 

Baca Juga :