Bidan Polindes Omben Didemo Warga

Bidan Polindes Omben Didemo Warga

Bidan Polindes Omben Didemo Warga

Diduga salah menanggani seorang pasien, bidan berinisial I yang bertugas di Pondok Bersalin Desa (Polindes) Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, digeruduk warga setempat. Bahkan peristiwa tersebut kini mulai beredar di media sosial.

“Iya benar mas, hampir ratusan warga mendatangi Polindes Pandan I,

kejadiannya itu Kamis siang kemarin,” ucap Dirham, salah seorang tokoh pemuda Desa Pandan, Kecamatan Omben, Jumat (2/4/2019).

Namun, Dirham mengaku tidak mengetahui persis polemik yang terjadi. Namun, berdasarkan informasi yang didapatkannya, kejadian itu berawal ada salah seorang warga Desa Pandan Barat, berinisal IH yang melakukan suntik KB kepada petugas bidan di Polindes Pandan. Akan tetapi warga tersebut kemudian mengalami panas dan kejang.

“Informasi yang kami dapat sepulang ke rumahnya, warga tersebut mengalami

panas dan kejang sehingga sempat dibawa ke Rumah Sakit wilayah Pamekasan,” jelasnya.

Terpisah, Humas Dinkes Sampang, Yuliono menjelaskan, insiden tersebut diakuinya persoalan diskomunikasi atau informasi yang belum sepenuhnya ditangkap oleh pasien. Berdasarkan laporan yang diterimanya, warga yang mendapat penanganan medis hanya terjadi abses atau pembengkakan akibat suntikan bukan dikarenakan faktor salah pemberian obat.

“Usai penyuntikan, warga mengalami pembengkakan dan gejala nyeri. Artinya

warga tersebut bukan dinyatakan lumpuh karena bisa jalan cuma terasa nyeri,” ujarnya.

Terkait tuntutan warga untuk memindahtugaskan oknum bidan, Yuliono mengaku masih akan mempelajari terlebih dahulu sebelum mengambil mengambil kebijakan. “Ya nanti diinvestigasi dan klarifikasi dulu titik persoalannya apa, termasuk obat yang diberikan kepada pasien. Yang jelas kami tetap menindaklanjuti laporan tersebut,” tandasnya.

 

Baca Juga :

Dugaan Bayi Tertukar Sampai Saat ini Belum Melapor ke Manajemen RS

Dugaan Bayi Tertukar Sampai Saat ini Belum Melapor ke Manajemen RS

Dugaan Bayi Tertukar Sampai Saat ini Belum Melapor ke Manajemen RS

Kabar bayi yang diduga tertukar di RSUD DR SOETOMO Surabaya kemarin masih mengambang. Pasalnya kemarin sepasang suami istri atas nama Muhni (55) dan Siti Romlah (44), warga Wonokusumo, Surabaya mengadu kepada seorang pengacara saat mengetahui bahwa terdapat perbedaan informasi atas kebenaran kelamin bayinya.

Siti sebelumnya menjalani operasi sesar di RSU dr Soetomo, Surabaya, Jumat (12/4) sekitar pukul 19.30 Wib. Usai operasi, tim dokter yang menangani operasi sesar mengatakan jika bayi Siti Romlah berjenis kelamin perempuan. Namun, selang dua hari atau Minggu (14/4), salah seorang perawat sambil mengantarkan bayi mengatakan berjenis kelamin laki-laki.

Merasa bingung atas perubahan informasi kelamin bayinya, Mughni dan Siti

Romlah meminta pendampingan hukum kepada M Sholeh untuk melakukan protes kepada pihak rumah sakit, Senin (15/4) kemarin.

“Ya itu saya bingung lha wong Jumat setelah istri operasi sesar, saya diberitahu tim dokter jika bayi kami perempuan. Juga saat saya didampingi saudara untuk menerima ari-ari, saya dibilangi lagi kalau bayi saya perempuan,” kata Mughni saat ditemui di depan IGD RSU dr Soetomo Surabaya

M Sholeh mengatakan berubahnya kelamin bayi Muhni dan Siti Romlah itu atas kesalahan rumah sakit yaitu dugaan tertukarnya bayi tersebut. Namun, saat mendatangi untuk meminta jawaban dugaan tersebut, dirinya tidak ditemui oleh tim dokter maupun managemen rumah sakit.

Terkait kasus dugaan tertukarnya bayi tersebut, Pihak managemen RS,

diwakili oleh Kepala Humas, Dr. Pesta pun mengatakan bahwa sampai hari ini, Selasa (16/4/2019) tidak ada laporan atau komplain apapun terkait bayi yang tertukar juga tidak ada pengacara yang melakukan mediasi ke kantor managemen.

“Sampai hari ini belum ada laporan masuk. Kalau ada pasti sudah ditangani.

Sebenarnya kasusnya juga janggal, tidak mungkin bayi baru dipertemukan 2 hari pasca operasi. Kami pasti sesuai aturan dan pasti setelah operasi bayi langsung di dipertemukan dengan pihak keluarga untuk melihat dan crosscek tanda vital dan fisik bayi,” ujar dr. Pesta.

Dr. Pesta pun mengatakan bahwa pihak menejemen pasti akan memfasilitasi jika memang ada mediasi atau laporan yang masuk. Jika diperlukan tes untuk mengetahui genosida (keturunan, red) bayi tersebut maka pihak RS akan memfasilitasi.

“Tapi saya kira hal tersebut tidak mungkin terjadi, saya tidak tahu bagiamana kasus ini muncul yang pasti dokter dan perawat yang membantu proses persalinan tersebut juga akan memberikan keterangan,” pungkasnya

 

Sumber :

https://danu-aji-s-school.teachable.com/blog/193127/invitations

Pemilu 2019, Dua Bayi Lahir di RSUD Ibnu Sina Gresik

Pemilu 2019, Dua Bayi Lahir di RSUD Ibnu Sina Gresik

Pemilu 2019, Dua Bayi Lahir di RSUD Ibnu Sina Gresik

Dua bayi dilahirkan bersamaan saat pemilu serentak Pilpres dan Pileg 2019.

Kedua bayi tersebut lahir dengan cara operasi caesar. Namun, masih belum diberi nama.

Yuliani (32) salah satu ibu bayi yang melahirkan menyatakan dirinya belum bisa banyak bicara. Anak yang lahir lewat bantuan operasi caesar ini merupakan anak ketiga.

“Belum diberi nama biar ayahnya nanti yang memberi nama,” ujar warga asal Desa Duduksampeyan, Kecamatan Duduksampeyan, Gresik kepada beritajatim.com, Rabu (17/04/2019).

Saat ditanya apakah namanya berbau Pilpres. Yuliani hanya tersenyum. Tapi Yuliani sangat bahagia anaknya lahir di momen bersejarah bangsa Indonesia. Apalagi bayinya sehat. Bobotnya 3,1 kilogram panjangnya 49 centimeter. “Saya bahagia sekali karena lahirnya sehat,” ungkapnya.
Baca Juga:

Mendagri Inggris Beri Ucapan Selamat ke Presiden Jokowi

Hanya Selisih 2 Suara, Caleg Demokrat Jombang Layangkan Gugatan ke MK
Seluruh Wilayah Sampang Masuk Kategori Rawan Konflik Pemilu
Polres Pamekasan Petakkan Wilayah Rawan Pemilu
Hanura Surati KPU Soal Almarhum Caleg yang Ikut Pemilu

Sebelumnya, bayi lain juga lahir sebelum anak Yuliani. Zakiyah melahirkan pukul 10.50. Bayinya juga sehat. Bobotnya 3 kilogram panjangnya 49 centimeter. Keduanya lahir dengan operasi caesar.

Kasubag Umum RSUD Ibnu Sina Gresik, Achmad Rifai menyatakan kedua

orang tua bayi tersebut memang belum bersama. Pasalnya, operasi baru saja selesai. Namanya pun, masih tercatat dengan nama orang tuanya.

“Nanti kalau kondisi ibunya sudah baik bisa melihat bayinya. Sementara ini belum bisa karena masih dalam perawatan setelah baru melahirkan,” pungkasnya

 

Sumber :

https://justpaste.it/weddinginvitation

15 Siswa Pakai Surat Keterangan Domisili yang Diakali Akhirnya Diampuni

15 Siswa Pakai Surat Keterangan Domisili yang Diakali Akhirnya Diampuni

15 Siswa Pakai Surat Keterangan Domisili yang Diakali Akhirnya Diampuni

Persoalan PPDB di SMPN 1 Ponorogo yang terbukti diakali oleh sebagian orangtua pada Selasa (16/7/2019) resmi berakhir. Itu setelah hasil forum rapat dengar pendapat (RDP) memutuskan untuk mengampuni pelanggaran tersebut.

“Ada 15 siswa yang terbukti menggunakan surat keterangan domisili aspal (asli tapi palsu) akhirnya kami ampuni. Bagaimanapun juga mereka harus kita selamatkan karena proses penerimaan sudah berjalan,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Moh Ubahil Islam, usai RDP dengan Dindik dan pihak SMPN 1 Ponorogo.

Keputusan untuk memutus polemik itu, kata Ubahil juga mempertimbangkan

banyak hal. Terutama nasib para siswa yang sudah telanjur diterima di SMPN 1 Ponorogo. Forum menilai kesalahan sebenarnya ditunjukkan ke orangtua. Mereka terkesan memaksakan anaknya masuk ke sekolah yang dipandang favorit di masyarakat Ponorogo.
Baca Juga:

Sistem Zonasi, SMAN Pinggiran di Ponorogo Sulit Penuhi Pagu
Ini Penjelasan Regulasi PPDB SMP di Surabaya
Siswa Luar Kabupaten Serbu PPDB di Jombang
Ratusan Massa di Surabaya Desak PPDB Ulang
Walikota: Kota Mojokerto Siap PPDB Online 2019

“Jadi upaya pembinaannya kepada orangtua. Kami minta pihak sekolah untuk

mengumpulkan lagi wali murid guna diberi pemahaman terkait aturan PPDB yang baik dan benar,” katanya.

Ubahil mengungkapkan kesalahan PPDB tahun ini jangan sampai terulang kembali pada tahun depan. Makanya, komisi D meminta Dinas Pendidikan Ponorogo kedepan bisa menerapkan aturan PPDB yang jelas dan tegas.

Komisi D juga meminta kepada dindik untuk melakukan evaluasi menyeluruh

terkait PPDB tahun ajaran 2019/2020 ini. Supaya kesalahan serupa tidak terulang kembail, Ubahil dan kolega meminta kepada dindik untuk kelak dapat menerapkan aturan PPDB yang jelas dan tegas. “Kami ingin Dindik mengevaluasi PPDB tahun ini. Supaya kedepan hal serupa tak terulang, mereka harus giat sosialisasi ke semua kalangan termasuk ke pemdes maupun kelurahan,” pungkasnya.(

 

Baca Juga :

Dewan Gresik Setuju Pembangunan SMPN 32 Terus Berlanjut

Dewan Gresik Setuju Pembangunan SMPN 32 Terus Berlanjut

Dewan Gresik Setuju Pembangunan SMPN 32 Terus Berlanjut

Komisi IV DPRD Gresik melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di hari pertama masuk sekolah. Salah sekolah yang disidak adalah sekolah SMPN 33 yang berada di Kecamatan Driyorejo, Gresik. Keberadaan sekolah baru tambahan itu berkaitan dengan rencana pembangunan yang akan dilakukan tahun ini.

Kalangan dewan menilai, sekolah baru tersebut harus tetap dibangun,

mengingat jumlah lulusan siswa SD di wilayah Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo masih tinggi.

Sebelumnya, akan dibangunnya sekolah SMPN 33 itu sempat ditolak oleh sekolah swasta. Pasalnya, mereka khawatir tidak mendapat siswa baru saat pendaftaran peserta siswa didik baru. Mereka menilai, pembangunan sekolah baru akan mengurangi jatah murid baru di sekolah swasta.

Namun alasan tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik Hamzah Takim. Pasalnya sesuai hasil sidak, setiap tahun lulusan SDN Bambe meluluskan sebanyak 200 siswa. Sementara yang mendaftar di SMPN 33 Gresik hanya berjumlah 100 orang.

“Dari data tersebut membuktikan bahwa adanya sekolah negeri baru tidak

mematikan peran swasta, mereka masih bisa berpelung masuk ke swasta,” ujarnya, Senin (15/07/2019).

Masih menurut politisi asal Golkar itu, dirinya meminta agar sekolah swasta berhenti melakukan protes atas berdirinya sekolah negeri baru yang akan dibangun di Driyorejo. Apalagi pembangunan tersebut atas dasar kemauan warga sekitar.

“Selama ini banyak dari lulusan SD mencari sekolah lanjutan di luar daerah.

Dengan adanya sekolah baru bisa mengurangi siswa yang sekolah ke luar daerah,” ungkapnya.

 

Sumber :

https://www.theodysseyonline.com/everything-you-need-to-know-related-to-a-teaching-career

MPLS Hari Pertama SMAM X Diadakan di Bioskop

MPLS Hari Pertama SMAM X Diadakan di Bioskop

MPLS Hari Pertama SMAM X Diadakan di Bioskop

Ratusan siswa baru SMA Muhammadiyah X Surabaya hari ini mulai melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Senin (15/7/2019). Menariknya MPLS di SMAM X ini tidak dilaksanakan di sekolah melainkan di Gedung Bioskop.

Bertempat di CGV BG Junction Mall, siswa baru diajak menonton film dan memperkenalkan bioskop sebagai salah satu media pembelajaran sekolah. Diisi dengan menonton film pendek karya siswa SMAM X hingga nonton film terbaru berjudul Iqra: My Univers siswa juga diajak study tour mengenal seluk beluk kinerja layar lebar di CGV.

Menurut Sudarusman, Kepala Sekolah SMAM X kegiatan ini merupakan salah

satu upaya sekolah membentuk kreativitas siswa dan pembelajaran mengenai enterpreneurship.

“Kita kenalkan pembelajaran diluar sekolah yang berbasis mall agar siswa akrab dengan percepatan dan perputaran ekonomi. Mereka setidaknya mengerti mesin mesin uang yang berjalan disini, mulai dari UMKM sederhana hingga perusahaan besar,” ujarnya.

Selain itu, SMAM X juga telah bekerja sama dengan CGV untuk pembelajaran ke depannya. SMAM X juga memiliki kelas di lantai dasar BG Junction untuk kelas komunitas keberbakatan Sinematografi, Tari, Silat, Enterpreneur, dan Musik.

Dr. Sa’ad Ibrahim Ketua PWM Jatim yang turut menghadiri MPLS SMAM X pun

mengatakan bahwa inovasi yang dilakukan oleh SMAM X merupakan inovasi yang kreatif dan sesuai dengan revolusi 4.0.

“Tentu dalam masa yang disebut dengan 4.0 kreativitas itu harus menjadi bagian penting dalam sebuah proyeksi dan SMAX menjadi contoh untuk melahirkan inovasi dan kreativitas sekaligus akan mengilhami untuk selalu kreatif,” ungkapnya.

Salah satu siswa baru SMAM X, Dian Prawesti dari SMP Muhammadiyah 14

Surabaya mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan terkejut karena MPLS hari pertama dilakukan di bioskop.

“Senang ya, apalagi film yang diputar film baru,” tukas gadis yang bercita cita jadi vlogger ini.

 

Sumber :

https://inkhive.com/2019/11/08/what-is-fable-and-what-are-its-types/

Minggu, 13 Maret 2011 RUU tentang Informasi

Minggu, 13 Maret 2011 RUU tentang Informasi

Minggu, 13 Maret 2011 RUU tentang Informasi

Dibawah ini adalah rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang perlu kita ketahui guna menambah wawasan akan luasnya dunia maya yang ada beserta permasalahan didalamnya.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..…..…TAHUN….……
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai jawaban atas perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional;
c. bahwa perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
d. bahwa kegiatan pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dikembangkan tanpa mengesampingkan persatuan dan kesatuan nasional dan penegakan hukum secara adil, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat dihindari melalui penerapan keseragaman asas dan peraturan perundang-undangan;
e. bahwa pemanfaatan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka menghadapi globalisasi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi informasi agar benar-benar mendukung pertumbuhan perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
f. bahwa pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya serendah mungkin;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.
2. Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
3. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.
4. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi elektronik.
5. Tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatangan untuk menunjukkan identitas dan statusnya sebagai subyek hukum, termasuk dan tidak terbatas pada penggunaan infrastruktur kunci publik (tanda tangan digital), biometrik, kriptografi simetrik.
6. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
7. Penandatangan adalah subyek hukum yang terasosiasikan dengan tanda tangan elektronik.
8. Lembaga sertifikasi keandalan (trustmark) adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan audit dan mengeluarkan sertifikat keandalan atas pelaku usaha dan produk berkaitan dengan kegiatan perdagangan elektronik.
9. Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
10. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.
11. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh seseorang.
12. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
13. Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya.
15. Penerima adalah subyek hukum yang menerima suatu informasi elektronik dari pengirim.
16. Pengirim adalah subyek hukum yang mengirimkan informasi elektronik
17. Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua atau lebih sistem elektronik baik yang bersifat tertutup maupun yang bersifat terbuka.
18. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.
19. Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
20. Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya .
21. Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh Pemerintah dan atau swasta.
22. Orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
Pasal 2
Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia.
Pasal 3
Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, hati-hati, itikad baik, dan netral teknologi.
Pasal 4
Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional;
c. efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dengan memanfaatkan secara optimal teknologi informasi untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum;
d. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuannya di bidang teknologi informasi secara bertanggung jawab dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi dunia.

Baca Juga :

Council of Europe Convention on Cyber crime (Eropa)

Council of Europe Convention on Cyber crime (Eropa)

Council of Europe Convention on Cyber crime (Eropa)

Saat ini berbagai upaya telah dipersiapkan untuk memerangi cybercrime. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime, di mana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul Computer-Related Crime: Analysis of Legal Policy. Laporan ini berisi hasil survey terhadap peraturan perundang-undangan Negara-negara Anggota beserta rekomendasi perubahannya dalam menanggulangi computer-related crime tersebut, yang mana diakui bahwa sistem telekomunikasi juga memiliki peran penting dalam kejahatan tersebut.
Melengkapi laporan OECD, The Council of Europe (CE) berinisiatif melakukan studi mengenai kejahatan tersebut. Studi ini memberikan guidelines lanjutan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilarang berdasarkan hukum pidana Negara-negara Anggota, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara hak-hak sipil warga negara dan kebutuhan untuk melakukan proteksi terhadap computer-related crime tersebut. Pada perkembangannya, CE membentuk Committee of Experts on Crime in Cyberspace of the Committee on Crime Problems, yang pada tanggal 25 April 2000 telah mempublikasikan Draft Convention on Cyber-crime sebagai hasil kerjanya ( http://www.cybercrimes.net), yang menurut Prof. Susan Brenner (brenner@cybercrimes.net) dari University of Daytona School of Law, merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur hukum pidana dan aspek proseduralnya untuk berbagai tipe tindak pidana yang berkaitan erat dengan penggunaan komputer, jaringan atau data, serta berbagai penyalahgunaan sejenis.
Dari berbagai upaya yang dilakukan tersebut, telah jelas bahwa cybercrime membutuhkan global action dalam penanggulangannya mengingat kejahatan tersebut seringkali bersifat transnasional. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah:
1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut
2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional
3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime
4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi
5. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties.

Sumber : https://topsitenet.com/article/247516-dosenpendidikan-introduces-high-school-study-materials-on-their-website/

Cyberlaw di Indonesia

Cyberlaw di Indonesia

Cyberlaw di Indonesia

Inisiatif untuk membuat “cyberlaw” di Indonesia sudah dimulai sebelum tahun 1999. Fokus utama waktu itu adalah pada “payung hukum” yang generik dan sedikit mengenai transaksi elektronik. Pendekatan “payung” ini dilakukan agar ada sebuah basis yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Karena sifatnya yang generik, diharapkan rancangan undang-undang tersebut cepat diresmikan dan kita bisa maju ke yang lebih spesifik. Namun pada kenyataannya hal ini tidak terlaksana.

Untuk hal yang terkait dengan transaksi elektronik, pengakuan digital signature sama seperti tanda tangan konvensional merupakan target. Jika digital signature dapat diakui, maka hal ini akan mempermudah banyak hal seperti electronic commerce (e-commerce), electronic procurement (e-procurement), dan berbagai transaksi elektronik lainnya.
Namun ternyata dalam perjalanannya ada beberapa masukan sehingga hal-hal lain pun masuk ke dalam rancangan “cyberlaw” Indonesia. Beberapa hal yang mungkin masuk antara lain adalah hal-hal yang terkait dengan kejahatan di dunia maya (cybercrime), penyalahgunaan penggunaan komputer, hacking, membocorkan password, electronic banking, pemanfaatan internet untuk pemerintahan (e-government) dan kesehatan, masalah HaKI, penyalahgunaan nama domain, dan masalah privasi. Penambahan isi disebabkan karena belum ada undang-undang lain yang mengatur hal ini di Indonesia sehingga ada ide untuk memasukkan semuanya ke dalam satu rancangan. Nama dari RUU ini pun berubah dari Pemanfaatan Teknologi Informasi, ke Transaksi Elektronik, dan akhirnya menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Di luar negeri umumnya materi ini dipecah-pecah menjadi beberapa undang-undang.
Ada satu hal yang menarik mengenai rancangan cyberlaw ini yang terkait dengan teritori. Misalkan seorang cracker dari sebuah negara Eropa melakukan pengrusakan terhadap sebuah situs di Indonesia. Dapatkah hukum kita menjangkau sang penyusup ini? Salah satu pendekatan yang diambil adalah jika akibat dari aktivitas crackingnya terasa di Indonesia, makaIndonesia berhak mengadili yang bersangkutan. Apakah kita akan mengejar cracker ini ke luar negeri? Nampaknya hal ini akan sulit dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kita. Yang dapat kita lakukan adalah menangkap cracker ini jika dia mengunjungi Indonesia. Dengan kata lain, dia kehilangan kesempatan / hak untuk mengunjungi sebuah tempat di dunia. Pendekatan ini dilakukan oleh Amerika Serikat.
Cyber Law di Malaysia
Lima cyberlaws telah berlaku pada tahun 1997 tercatat di kronologis ketertiban. Digital Signature Act 1997 merupakan Cyberlaw pertama yang disahkan oleh parlemen Malaysia. Tujuan Cyberlaw ini, adalah untuk memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk menggunakan tanda tangan elektronik (bukan tanda tangan tulisan tangan) dalam hukum dan transaksi bisnis. Computer Crimes Act 1997 menyediakan penegakan hukum dengan kerangka hukum yang mencakup akses yang tidak sah dan penggunaan komputer dan informasi dan menyatakan berbagai hukuman untuk pelanggaran yang berbeda komitmen. Para Cyberlaw berikutnya yang akan berlaku adalah Telemedicine Act 1997. Cyberlaw ini praktisi medis untuk memberdayakan memberikan pelayanan medis / konsultasi dari lokasi jauh melalui menggunakan fasilitas komunikasi elektronik seperti konferensi video. Berikut pada adalah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 yang mengatur konvergensi komunikasi dan industri multimedia dan untuk mendukung kebijakan nasional ditetapkan untuk tujuan komunikasi dan multimedia industri. The Malaysia Komunikasi dan Undang-Undang Komisi Multimedia 1998 kemudian disahkan oleh parlemen untuk membentuk Malaysia Komisi Komunikasi dan Multimedia yang merupakan peraturan dan badan pengawas untuk mengawasi pembangunan dan hal-hal terkait dengan komunikasi dan industri multimedia.
Departemen Energi, Komunikasi dan Multimedia sedang dalam proses penyusunan baru undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi untuk mengatur pengumpulan, kepemilikan, pengolahan dan penggunaan data pribadi oleh organisasi apapun untuk memberikan perlindungan untuk data pribadi seseorang dan dengan demikian melindungi hak-hak privasinya. Ini to-be-undang yang berlaku didasarkan pada sembilan prinsip-prinsip perlindungan data yaitu :
• Cara pengumpulan data pribadi
• Tujuan pengumpulan data pribadi
• Penggunaan data pribadi
• Pengungkapan data pribadi
• Akurasi dari data pribadi
• Jangka waktu penyimpanan data pribadi
• Akses ke dan koreksi data pribadi
• Keamanan data pribadi
• Informasi yang tersedia secara umum.

Sumber : https://theeacher.kinja.com/dosenpendidikan-introduces-high-school-study-materials-1839525338?rev=1572590413855

Unair Siap Jadi Tuan Rumah Pimnas ke-33

Unair Siap Jadi Tuan Rumah Pimnas ke-33

Unair Siap Jadi Tuan Rumah Pimnas ke-33

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) memang menjadi ajang yang

sangat bergengsi bagi seluruh mahasiswa di Indonesia. Untuk itu, tidak jarang perguruan tinggi di Indonesia menanti-nanti untuk dipilih menjadi tempat terselenggaranya acara akbar tahunan tersebut. Salah satunya Universitas Airlangga (Unair).

Usai sukses melaksanakan kompetisi debat mahasiswa nasional pada bulan

lalu, Unair optimis bisa menjamu ribuan tamu dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia pada gelaran Pimnas 22 Tahun 2020. Hal itu, disampaikan langsung Direktur Kemahasiswaan Dr. Hadi Subhan pada Sarasehan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan di Pimnas ke-32, Kamis (29/8/2019).

“Kami sudah sampaikan kepada pihak Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan bahwa sudah siap untuk menjadi tuan rumah Pimnas 2020,” tandas Hadi.

Tidak hanya itu, dari berbagai nama perguruan tinggi yang muncul untuk

mengajukan sebagai tuan rumah tahun depan, Unair menjadi perguruan tinggi yang sudah menyiapkan proposal dan laporan kesiapan di tengah acara sarasehan tersebut. Bahkan, tandas Hadi, komitmen untuk menjadi tuan rumah Pimnas juga sudah disampaikan oleh pimpinan saat melangsungkan penutupan kompetisi debat yang sukses dihelat di Unair bulan lalu.

 

Baca Juga :