Konsep Bentuk Usaha Tetap

Konsep Bentuk Usaha Tetap

Konsep Bentuk Usaha Tetap

Konsep Bentuk Usaha Tetap
Konsep Bentuk Usaha Tetap
Konsep dasar pemajakan atas laba usaha (business profits) dari perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan cara lintas batas negara adalah bahwa laba perusahaan tidak akan dikenakan pajak di negara di mana perusahaan tersebut tidak menjadi subjek pajak dalam negeri, kecuali perusahaan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan negara di mana laba usaha tersebut diperoleh. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai hubungan erat dengan negara di mana laba usaha tersebut diperoleh jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya di negara tersebut melalui permanent establishment (PE). Dengan demikian, tanpa adanya PE di negara sumber, maka negara sumber tidak dapat mengenakan pajak atas laba usaha yang bersumber di negaranya tersebut.

 

Dalam model perjanjian penghindaran pajak berganda yang dikembangkan oleh OECD, pemajakan atas laba usaha ini diatur dalam Pasal 7. Pasal 7 OECD Model menyatakan bahwa laba usaha hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali perusahaan tersebut mempunyai PE di negara sumber. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 OECD Model ini, negara sumber mempunyai hak pemajakan atas laba usaha jika di negara sumber tersebut terdapat PE. Oleh karena itu, konsep PE menjadi sangat penting dalam pemajakan atas laba usaha.

Konsep dasar (PE) diatur dalam pasal 5 OECD Model. Bentuk-bentuk PE seperti yang diatur dalam OECD Model adalah sebagai berikut:
1. Bentuk dasar atau “Basic Rule PE” (Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3));
2. Konstruksi atau “Construction PE” (Pasal 5 ayat (3));
3. Keagenan atau “Agency PE” (Pasal 5 ayat (5)).
Sedangkan berdasarkan UN Model, bentuk-bentuk PE adalah sebagai berikut:
1. Bentuk Dasar atau “Basic Rule PE” (Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3));
2. Konstruksi atau “Construction PE” (Pasal 5 ayat (3) huruf a);
3. Pemberian Jasa atau “Service PE” (Pasal 5 ayat (3) huruf b);
4. Keagenan atau “Agency PE” (Pasal 5 ayat (5));
5. Asuransi atau “Insurance PE” (Pasal 5 ayat (6)).
Dari bentuk-bentuk PE di atas, dapat kita lihat bahwa pengertian PE berdasarkan UN Model lebih luas daripada OECD Model. Hal ini disebabkan karena UN Model dikembangkan untuk kepentingan negara-negara pengimpor modal (capital importing countries). Dengan memperluas bentuk-bentuk PE maka kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk mengenakan pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh subjek pajak luar negeri yang berasal dari negara-negara maju (capital exporting countries) akan lebih besar lagi.

SAAR SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING

SAAR SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING

SAAR SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING

Banyak negara, pada umumnya, telah memiliki ketentuan khusus anti penghindaran pajak (Specific Anti Avoidance Rule/SAAR) untuk mencegah praktik treaty shopping dalam undang-undang pajak domestik mereka. Di lain pihak, meskipun ketentuan khusus anti penghindaran pajak (SAAR) sudah diatur dalam ketentuan pajak domestik di suatu negara tetapi tidak cukup efektif untuk menangkal praktik treaty shopping seperti yang dinyatakan oleh Arnold (Tidak cukup kuat dapat diartikan bahwa dalam pembuatan UU Pajak sangat sulit untuk memprediksi skema-skema khusus penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh subjek pajak di kemudian hari). Untuk dapat menangkal praktik penghindaran pajak perlu adanya kombinasi antara ketentuan umum anti penghindaran pajak (General Anti Avoidance Rule/ GAAR) dan ketentuan khusus anti penghindaran pajak.

GAAR SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING
Paragraf 22 dan 22.1 OECD Commentary atas Pasal 1 menyatakan bahwa ketentuan anti penghindaran pajak domestik seperti “substance over form principle“, “economic substance“, dan ketentuan umum anti penghindaran pajak (General Anti Avoidance Rule/ GAAR) tidak bertentangan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda. Akan tetapi, sudah ada kesepakatan antara negara anggota OECD bahwa penerapan GAAR ini harus dilaksanakan dengan hati-hati agar jangan sampai terjadi pemajakan berganda. Penerapan ketentuan GAAR hanya bisa dilaksanakan jika sudah terdapat bukti yang sangat jelas bahwa perjanjian penghindaran pajak berganda telah disalahgunakan.

Ketentuan GAAR dapat dikembangkan melalui Undang-Undang pajak penghasilan atau dikembangkan oleh pengadilan pajak melalui putusan-putusannya. Salah satu doktrin yang dikembangkan oleh pengadilan di banyak negara dalam menyangkal praktik treaty shopping, melalui pendirian conduit company/paperbox company, yaitu dengan cara membuat aturan tentang step transaction doctrine. Ketentuan tentang step transaction doctrine tersebut telah dikembangkan di Pengadilan Pajak AS (US Tax Court).

Terkait dengan ketentuan step transaction doctrine, Pengadilan Pajak AS menyatakan bahwa suatu rangkaian transaksi yang secara formal dibuat terpisah akan dibatalkan dan dijadikan sebagai satu transaksi yang tidak terpisahkan. Selain itu, dalam rangka untuk menangkal complex series of transactions yang tidak mempunyai tujuan bisnis, semata-mata untuk menghindari pajak, Pengadilan Pajak AS memberikan 3 (tiga) macam alat uji untuk menerapkan ketentuan step transaction doctrine sebagai berikut ini:
1. Binding Commitment Test
Apabila terdapat serangkaian transaksi, maka apabila setelah tahap pertama dijalankan, ternyata ada suatu kesepakatan yang mengikat untuk menjalankan tahap yang kedua, maka transaksi yang terpisah tersebut akan dianggap tidak ada.
2. The End Result Test
Apabila terdapat transaksi yang sudah direncanakan dari awal bahwa transaksi tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan jika sampai ke tahap yang terakhir, maka transaksi yang terpisah tersebut akan dianggap tidak ada.
3. The Mutual Interdependence Test
Apabila tahap-tahap yang terpisah tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga jika suatu bentuk formal yang dibuat pada tahap yang pertama dijalankan, maka tahap pertama tersebut tidak akan mempunyai arti apapun jika tidak dijalankan sampai rangkaian dari tahap-tahap tersebut lengkap.

Dalam pasal-pasal perjanjian penghindaran pajak berganda terdapat ketentuan untuk menangkal agar suatu perjanjian penghindaran pajak berganda tidak disalahgunakan oleh subjek pajak yang tidak berhak (treay shopping) seperti pasal limitation of benefits. Akan tetapi, untuk memasukkan pasal-pasal tersebut ke dalam perjanjian penghindaran pajak berganda, yang masih berlaku, tidak mudah untuk dilakukan.

Ketentuan anti penghindaran pajak domestik diperkenankan sepanjang terdapat bukti yang jelas bahwa perjanjian penghindaran pajak berganda telah disalahgunakan. Walaupun suatu negara telah mempunyai SAAR untuk menangkal praktik treaty shopping, tetapi ketentuan tersebut masih belum cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan GAAR, yang dapat dikembangkan melalui undang-undang pajak penghasilan atau melalui putusan pengadilan pajak, sebagai pelengkap. Menurut Brian J. Arnold, dalam beberapa kasus GAAR harus dapat meng-override SAAR, jika tidak, maka para pelaku penghindaran pajak akan memanfaatkan kelemahan teknis dari undang-undang pajak penghasilan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa GAAR kedudukannya lebih tinggi dari SAAR.

Sumber : https://ekonomija.org/

LIMITATION ON BENEFITS SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING

LIMITATION ON BENEFITS SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING

LIMITATION ON BENEFITS SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING

OECD telah memberikan jalan keluar untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan beberapa alternatif, seperti: (i) looh-through approach; (ii) the channel approach; (iii) the limitation on benefits approach; dan (iv) bonafide test.
Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung di India dalam putusannya menyatakan bahwa jika otoritas pajak India ingin menyatakan bahwa negara pihak ketiga (non-resident country) tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas yang disediakan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda, maka negara harus mengadopsi ketentuan limitation of benefits seperti yang terdapat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda India-US. Maksud diadakan ketentuan limitation of benefits tersebut adalah dalam rangka untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak bergandaoleh subjek pajak yang tidak berwenang dan dalam rangka untuk kepastian hukum bagi subjek pajak.
Sehubungan dengan ketentuan limitation of benefits, perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia saat ini mempunyai pasal limitation of benefits hanya dengan USA. Akan tetapi, untuk dapat memasukkan (renegosiasi) pasal tersebut dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang masih berlaku saat ini adalah sesuatu yang sangat sulit karena dalam praktik, masa berlakunya perjanjian penghindaran pajak berganda dengan satu negara sampai renegosiasi rata-rata sekitar 14 tahun. Hal ini bisa terjadi karena suatu renegosiasi memerlukan adanya kepentingan bersama dari dua negara yang mengadakan renegosiasi perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut. Oleh karena itu, keinginan sepihak untuk memasukkan anti penghindaran pajak dalam perjanjian penghindaran pajak berganda banyak menemui kendala dalam praktiknya.

Sumber : https://intergalactictravelbureau.com/

Remote Procedur Call dan Database

Remote Procedur Call dan Database

Remote Procedur Call dan Database
Remote Procedure Call (RPC) adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakuan adalah sebuah server membuka socket, lalu menunggu client yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila client tidak tahu harus menghubungi port yang mana, client bisa me- request kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker (pencocok port) akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta client.
RPC masih menggunakan cara primitif dalam pemrograman, yaitu menggunakan paradigma procedural programming. Hal itu membuat kita sulit ketika menyediakan banyak remote procedure. RPC menggunakan socket untuk berkomunikasi dengan proses lainnya. Pada sistem seperti SUN, RPC secara default sudah ter- install kedalam sistemnya, biasanya RPC ini digunakan untuk administrasi sistem. Sehingga seorang administrator jaringan dapat mengakses sistemnya dan mengelola sistemnya dari mana saja, selama sistemnya terhubung ke jaringan.
Cara Kerja RPC : Tiap prosedur yang dipanggil dalam RPC, maka proses ini harus berkoneksi dengan server remote dengan mengirimkan semua parameter yang dibutuhkan, menunggu balasan dari server dan melakukan proses kemudian selesai. Proses di atas disebut juga dengan stub pada sisi klien. Sedangkan Stub pada sisi server adalah proses menunggu tiap message yang berisi permintaan mengenaiprosedur tertentu. Gambar dibawah ini adalah Alur Remote Procedure Call.
Diagram diatas memberikan gambaran mengenai flow dari eksekusi dalam proses RPC. Berikut ini adalah diagram yang akan menjelaskan secara rinci mengenai proses yang terjadi pada klien dan server dalam eksekusi suatu prosedur RPC : Gambar dibawah adalah  Proses Klien Server dalam RPC :
Berikut penjelasan dari diagram diatas :
  1. Klien memanggil prosedur stub lokal. Prosedur Stub akan memberikan parameter dalam suatu  paket yang akan dikirim ke jaringan. Proses ini disebut sebagai marshalling.
  2. Fungsi Network pada O/S (Operating system – Sistem Operasi) akan dipanggil oleh stub untuk mengirim suatu message.
  3. Kemudian Kernel ini akan mengirim message ke sistem remote. Kondisi ini dapat berupa  connectionless atau connection-oriented.
  4. Stub pada sisi server akan melakukan proses unmarshals pada paket yang dikirim pada network.
  5. Stub pada server kemudian mengeksekusi prosedur panggilan lokal.
  6. Jika eksekusi prosedur ini telah selesai, maka eksekusi diberikan kembali ke stub pada server.
  7. Stub server akan melakukan proses marshals lagi dan mengirimkan message nilai balikan ( hasilnya ) kembali ke jaringan.
  8. Message ini akan dikirim kembali ke klien.
  9. Stub klien akan membaca message ini dengan menggunakan fungsi pada jaringan.
  10. Proses unmarshalled kemudian dilakukan pada message ini dan nilai balikan akan diambil untuk kemudian diproses pada proses lokal.

Baca Juga :

Transaksi Online Sistem Pengolahan Desain

Transaksi Online Sistem Pengolahan Desain

Transaksi Online Sistem Pengolahan Desain
Untuk membangun sebuah sistem OLTP, desainer harus tahu bahwa sejumlah besar pengguna konkuren tidak mengganggu kinerja sistem. Untuk meningkatkan kinerja sistem OLTP, desainer harus menghindari penggunaan berlebihan dari indeks dan cluster.
Unsur-unsur berikut sangat penting untuk kinerja sistem OLTP :
Segmen Rollback adalah bagian dari database yang merekam tindakan transaksi dalam hal transaksi yang terguling kembali. Segmen rollback menyediakan membaca konsistensi, memutar kembali transaksi, dan memulihkan database.
Cluster Sebuah adalah skema yang berisi satu atau lebih tabel yang memiliki satu atau lebih kolom yang sama. Mengelompokkan tabel dalam database meningkatkan kinerja bergabung operasi.
Transaksi diskrit Semua perubahan data ditangguhkan sampai transaksi melakukan transaksi selama diskrit. Hal ini dapat meningkatkan kinerja pendek, non – didistribusikan transaksi.
Blok (penyimpanan data) ukuran Ukuran blok data harus kelipatan dari ukuran blok sistem operasi dalam batas maksimum untuk menghindari yang tidak perlu I / O.
Cache buffer size Untuk menghindari konsumsi sumber daya yang tidak perlu, tune SQL pernyataan untuk menggunakan database buffer cache.
Alokasi dinamis ruang untuk meja dan segmen rollback Pemrosesan transaksi monitor dan server multi – threaded Sebuah monitor pemrosesan transaksi digunakan untuk koordinasi pelayanan. Hal ini seperti sistem operasi dan melakukan koordinasi pada tingkat tinggi granularity dan dapat menjangkau perangkat komputasi ganda.
Partisi (database) Partisi meningkatkan kinerja untuk situs yang memiliki transaksi reguler saat masih menjaga ketersediaan dan keamanan.
Tuning database Dengan database tuning, sistem OLTP dapat memaksimalkan kinerjanya sebagai efisien dan secepat mungkin.

Network Online Transaction Processing

Network Online Transaction Processing

Network Online Transaction Processing
Proses transaksi online, atau OLTP, adalah kelas sistem informasi yang memfasilitasi dan mengelola aplikasi berorientasi transaksi, biasanya untuk entri data dan pengambilan proses transaksi. Istilah ini agak ambigu, beberapa mengerti “transaksi” dalam konteks komputer atau database transaksi, sementara yang lain (seperti Processing Performance Council Transaksi) mendefinisikannya dalam hal bisnis atau transaksi komersial.
OLTP juga telah digunakan untuk merujuk kepada proses dimana sistem merespon segera permintaan pengguna. Sebuah mesin teller otomatis (ATM) untuk bank adalah contoh dari aplikasi pemrosesan transaksi komersial. Aplikasi pemrosesan transaksi online throughput yang tinggi dan memasukkan atau memperbarui intensif dalam manajemen database. Aplikasi ini digunakan secara bersamaan oleh ratusan pengguna. Tujuan utama dari aplikasi OLTP adalah ketersediaan, kecepatan, concurrency dan pemulihan.
Mengurangi jejak makalah dan cepat, perkiraan yang lebih akurat pendapatan dan beban keduanya contoh bagaimana OLTP membuat hal-hal sederhana untuk bisnis. Namun, seperti banyak solusi teknologi informasi secara online modern, beberapa sistem membutuhkan perawatan secara offline, yang selanjutnya mempengaruhi analisis biaya – manfaat sistem pemrosesan transaksi online.
Sistem OLTP
Sistem OLTP adalah sistem pengolahan data yang populer di perusahaan saat ini. Beberapa contoh sistem OLTP termasuk order entry, penjualan ritel, dan sistem transaksi keuangan.Sistem pemrosesan transaksi online semakin membutuhkan dukungan untuk transaksi yang span jaringan dan dapat mencakup lebih dari satu perusahaan. Untuk alasan ini, perangkat lunak proses transaksi online yang modern menggunakan client atau pemrosesan server dan software brokering yang memungkinkan transaksi untuk dijalankan pada platform komputer yang berbeda dalam jaringan.
Dalam aplikasi besar, efisien OLTP tergantung pada perangkat lunak yang canggih manajemen transaksi (seperti CICS ) dan / atau basis data taktik optimasi untuk memudahkan pengurusan sejumlah besar update bersamaan ke database OLTP berorientasi. Untuk lebih menuntut sistem database desentralisasi, program percaloan OLTP dapat mendistribusikan proses transaksi antara beberapa komputer pada jaringan. OLTP sering diintegrasikan ke dalam arsitektur berorientasi layanan (SOA) dan layanan Web Online.
Transaction Processing (OLTP) melibatkan pengumpulan informasi masukan, pengolahan informasi dan memperbarui informasi yang ada untuk mencerminkan informasi yang dikumpulkan dan diproses. Pada hari ini, sebagian besar organisasi menggunakan sistem manajemen database untuk mendukung OLTP.
OLTP dilakukan dalam sistem client server. Online Proses Transaksi kekhawatiran tentang concurrency dan atomicity. Kontrol Concurrency menjamin bahwa dua pengguna mengakses data yang sama dalam sistem database tidak akan dapat mengubah data yang atau pengguna harus menunggu sampai pengguna lain selesai diproses, sebelum mengubah potongan data.
Kontrol atomicity menjamin bahwa semua langkah dalam transaksi yang berhasil diselesaikan sebagai sebuah kelompok. Artinya, jika ada langkah-langkah antara transaksi gagal, semua langkah-langkah lain harus gagal juga.

Rasio Pasar (Market Ratio)

Rasio Pasar (Market Ratio)

Rasio Pasar (Market Ratio)

Rasio pasar merupakan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan dengan nilai buku per saham.

a. Earning Per Share (EPS)

Earning per share (EPS) menunjukan kemampuan entitas dalam memperoleh laba dan mendistribusikan laba yang diraih entitas kepada pemegang saham.

EPS = Laba bersih setelah pajak / Jumlah saham biasa yang beredar

         = 30.751.407.882 / 428.000.000

         = 71,849

Analisis: Hasil perhitungan EPS sebesar Rp 71,849 yang berarti bahwa setiap pemegang satu lembar saham biasa berhak atas laba perusahaan saat ini sebesar Rp 71,849.

b. Price/earning ratio (PER)

Price/earning ratio (P/E ratio) atau disingkat PER menunjukkan hubungan antara harga pasar saham biasa dengan earning per share (EPS).

PER = Harga pasar saham biasa / EPS

          = 590 / 71,849

          = 8,21 kali

Analisis: Hasil perhitungan PER sebesar 8,21 kali yang berarti bahwa saham biasa dapat dijual dengan harga 8,21 kali EPS-nya (8,21 x Rp 71,849).

c. Market to Book Value (MBV) Ratio

Market to Book Value (MBV) Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

Nilai Buku per Lembar Saham:

Book Value per Share = Total Ekuitas / Jumlah saham biasa yang beredar

                                              = 385.886.711.173 / 428.000.000

                                              = 901,604

Market to Book Value (MBV) Ratio:

MBV = Harga pasar saham biasa / Nilai buku per lembar saham

           = 590 / 901,604

           = 0,654 kali

Analisis: Hasil perhitungan MBV sebesar 0,654 kali yang berarti bahwa investor bersedia membayar saham biasa sebesar 0,654 kali nilai bukunya (0,654 x Rp 901,604).

Baca Juga :

Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini sering disebut juga rasio perputaran atau turnover.

a. Rasio Perputaran Piutang Usaha (Receivable Turnover)

Rasio ini untuk mengukur sampai seberapa cepat perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya. Semakin cepat berarti semakin sedikit jumlah dana yang perlu di tanamkan pada piutang.

Receivable Turnover = Penjualan / Piutang Usaha

                                             = 458.197.338.824 / 202.886.352.100

                                             = 2,258

Analisis: Hasil perhitungan Receivable Turnover sebesar 2,258 yang berarti bahwanilai penjualan adalah 2,258 kali dari nilai piutang.

b. Rasio perputaran aktiva tetap (Fixed Asset Turnover)

Perputaran aktiva tetap untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan aktiva tetap perusahaan mempengaruhi penjualan. Apabila perusahaan mencapai tingkat penjualan yang sama sedangkan aktiva tetap yang digunakan lebih sedikit berarti perusahaan semakin efektif. Rasio akan segera menurun bila tidak diikuti naiknya penjualan yang proporsional.

Fixed Asset Turnover = Penjualan / Aktiva Tetap

                                             = 458.197.338.824 / 79.716.536.484

                                             = 5,748

Analisis: Hasil perhitungan Fixed Asset Turnover sebesar 5,748 yang berarti bahwaperusahaan mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 5,748 kali nilai aktiva tetapnya.

c. Rasio perputaran total aktiva (Total Asset Turnover)

Rasio ini menunjukkan efektifitas penggunaan aktiva operasi perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Apabila perusahaan menghasilkan penjualan yang sama dengan aset lebih sedikit berarti perusahaan tersebut semakin efektif karena memerlukan tingkat investasi yang lebih rendah. Semakin efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya, semakin sedikit aset yang diperlukan.

Total Asset Turnover = Penjualan / Total Aktiva

                                             = 458.197.338.824 / 455.472.778.210

                                             = 1,006

Analisis: Hasil perhitungan Total Asset Turnover sebesar 1,006 yang berarti bahwaperusahaan mampu mendapatkan penjualan yang nilainya 1,006 kali dari keseluruhan nilai aktivanya.

d. Rasio perputaran modal kerja bersih (Net Working Capital Turnover)

Modal kerja bersih adalah selisih aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini untuk menunjukan bahwa semakin baik perusahaan mendapatkan kepercayaan dalam memperoleh kredit jangka pendek, semakin sedikit dana yang perlu disediakan sendiri.

Net Working Capital Turnover = Penjualan / Modal Kerja

                                                                = 458.197.338.824 / 294.233.980.189

                                                                = 1,557

Analisis: Hasil perhitungan Net Working Capital Turnover sebesar 1,557 yang berarti bahwanilai penjualan yang diperoleh adalah 1,557 kali modal kerjanya.

 Sumber : https://busbagus.co.id/

Rasio Rentabilitas

Rasio Rentabilitas

Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva  atau modal yang menghasilkan laba. Dengan kata lain rentabilitas adalah  kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Bambang Riyanto, 1997). Rasio ini disebut juga sebagai Rasio Profitabilitas.

a. Gross Profit Margin

Rasio ini merupakan perbandingan antara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.

GPM = Laba Kotor / Penjualan Bersih

           = 257.107.948.366 / 458.197.338.824

           = 0,561 = 56,1%

Analisis: Hasil perhitungan Gross Profit Margin sebesar 56,1% yang berarti bahwasetiap Rp 1 penjualan menghasilkan laba kotorsebesar Rp 0,561.

b. Net Profit Margin

Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan volume penjualan.

NPM = Laba bersih setelah pajak / Penjualan Bersih

           = 30.751.407.882 / 458.197.338.824

           = 0,067 = 6,7%

Analisis: Hasil perhitungan Net Profit Margin sebesar 6,7% yang berarti bahwasetiap Rp 1 penjualan menghasilkan laba bersihsebesar Rp 0,561.

Sumber : https://vhost.id/

Tahun Ketiga, Mendikbud Anggap Wajar Pro Kontra PPDB Sistem Zonasi

Tahun Ketiga, Mendikbud Anggap Wajar Pro Kontra PPDB Sistem Zonasi

Tahun Ketiga, Mendikbud Anggap Wajar Pro Kontra PPDB Sistem Zonasi

Kebijakan pemerintah melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem

zonasi menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Menanggapi itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy menilai pro kontra yang terjadi di masyarakat terkait PPDB sistem zonasi dianggap hal lumrah.

“Saya kira kalau ada komplain ada reaksi dari masyarakat itu kita anggap hal yang wajar karena sesuatu hal yang baru, kalau ada yang belum pas nanti akan ada yang kita sesuaikan dan seterusnya,” ujarnya saat ditemui media di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Sabtu (22/6/2019).

Muhajir menjelaskan, PPDB berbasis zonasi pada tahun ini bukan merupakan

permulaan, sebab PPDB berbasis zonasi ini sudah memasuki tahun ketiganya. Maka dari itu, pihaknya telah melakukan langkah-langkah evalusi dan antisipasi terkait sistem tersebut.

Baca Juga:

Kemenag Geser Materi Khilafah dari Mata Pelajaran Fikih ke Sejarah
Pimpinan MPR Pertanyakan Revisi Konten Khilafah di Buku Pelajaran Agama

“PPDB ini akan berbasis zonasi ini bukan tahun ini, ini sudah tahun ketiga dan

sudah mengalami proses penyempurnaan dari waktu ke waktu dan sudah kita antisipasi kemungkinan munculnya ketidakpuasan dan selalu saja ada, dan saya juga terus mengantisipasi untuk terus menyelesaikan setiap persoalan yang ada,” jelasnya.

 

Baca Juga :