Targetkan Remaja Kota Bogor Bebas Anemia

Targetkan Remaja Kota Bogor Bebas Anemia

Targetkan Remaja Kota Bogor Bebas Anemia

 

Targetkan Remaja Kota Bogor Bebas Anemia

Remaja putri se-Kota Bogor

Sebanyak 250 remaja putri se-Kota Bogor secara serentak meminum tablet penambah darah di Taman Heulang, Jumat (04/08/2017) pagi yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor dalam rangka Bogor Bebas Anemia 2017. Pasalnya, diet ketat yang kerap dilakukan anak remaja memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Tidak hanya membuat badan lemas, tetapi turut menurunkan kadar hemoglobin di dalam aliran darah. “Saat ini tercatat 75 persen dari 87 ribu remaja di Kota Bogor mengalami anemia,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Rubaeah.

Ia menuturkan

Banyaknya usia remaja yang anemia karena anak-anak remaja kurang mengkonsumsi sayur, buah, dan sering mengkonsumsi junkfood, bahkan banyak darah yang keluar saat menstruasi. Jika dibiarkan, anemia bisa sangat berbahaya terutama saat melahirkan. “Berdasarkan data, anemia menjadi penyebab utama kematian 21 ibu dari 60 persen ibu yang mengalami pendarahan saat melahirkan. Jadi Gerakan sumplementasi tablet tambah darah ini bertujuan mencegah anemia sejak dini,” terangnya.

Rubaeh menjelaskan

Dinkes Kota Bogor menargetkan 17.500 remaja yang Hemoglobinnya rendah untuk rutin mengkomsumsi 52 tablet penambah darah selama satu tahun (satu minggu satu tablet). Tablet penambah darah yang sekarang ini memiliki kemasan baru yang rasanya lebih manis dan tidak menimbulkan efek samping selama tidak berlebihan. “Obat hanya untuk menunjang, anak-anak harus tetap mengkomsumsi buah dan sayur,” imbuhnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor Yane Ardian

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor Yane Ardian turut mendukung kegiatan ini yang juga masuk dalam program PKK. Menurutnya, tablet penambah darah ini sangat dibutuhkan bagi remaja ibu hamil dan ibu menyusui. Sosialisasi dan penyuluhan pun rutin dilakukan PKK agar kasus kematian ibu dan bayi akibat pendarahan dapat berkurang. “Kami juga sinergi dengan Pemerintah Kota Bogor dalam program Bogor Bergerak jadi bukan mengurangi makan namun banyak mengkomsumsi buah, sayur dan rajin gerak,” katanya.

Sementara itu

Wali Kota Bogor Bima Arya menghimbau agar anak-anak remaja tidak melakukan diet yang malah akan menyebabkan sakit serta anemia. Menurutnya yang terpenting itu cantik dalamnya (inner beauty), maka cantik luar akan terpancar.

Sumber : https://dogetek.co/

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Terhadap Anak

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Terhadap Anak

 

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Terhadap Anak

Taman-Taman Kanak

Sebanyak ratusan kepala sekolah mulai tingkat Taman-Taman Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, Senin (07/08/2017) akan mengikuti sosialisasi anti kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak di Sekolah Borcess. Kegiatan tersebut digagas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor.

Selain para kepala sekolah

Nantinya sosialisasi juga akan diikuti oleh para pengawas yang jumlahnya tak kalah sedikitnya. Selain dari KPAID Kota Bogor sendiri, rencananya kegiatan itu juga akan menghadirkan tiga narasumber lainnya. Salah satunya adalah Wali Kota Bogor Bima Arya.

KPAID Kota Bogor

Hal itu dipaparkan saat berlangsungnya audiensi KPAID Kota Bogor dengan Wali Kota Bogor Bima Arya di ruang Paseban Punta, Balai Kota, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bogor, Jumat (04/08/2017).

Seperti dipaparkan Ketua KPAID Kota Bogor Dudih Syiarudin di hadapan wali kota, bahwa pihaknya telah menyampaikan informasi ini ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bogor. Bahkan gayung pun bersambut dari Dinas Pendidikan. Mereka pun antusias dan menyatakan dukungannya terhadap kegiatan itu.

“Insya Allah nanti akan hadir sebanyak 400 kepala sekolah mulai TK sampai SMA/SMK sederajat, termasuk para pengawas dengan topik utamanya adalah stop kekerasan dan bullying terhadap anak-anak dan sekolah ramah anak,” jelas Dudih.

Untuk itulah, lanjutnya

Ddiperlukan sinergitas dan koordinasi yang baik antara KPAID Kota Bogor dengan para pemangku kepentingannya mulai dari Pemerintah Kota Bogor, Dinas Pendidikan, sekolah, hingga anak-anak itu sendiri dan pihak kepolisian.

Atas inisiasi tersebut

Wali Kota Bogor Bima Arya pun menyambut baik kegiatan tersebut dan menyatakan kehadirannya pada acara sosialisasi tersebut. “Insya Allah nanti saya akan hadir, terima kasih. Karena ini memang harus menjadi perhatian kita semua,” ujarnya.

 

Sumber : https://symbiantweet.com/

COCOMO (Constructive Cost Model) yaitu

COCOMO (Constructive Cost Model) yaitu

COCOMO (Constructive Cost Model) yaitu

COCOMO (Constructive Cost Model) yaitu
COCOMO (Constructive Cost Model) yaitu

COCOMO (Constructive Cost Model) yaitu

algortima model estimasi biaya perangkat lunak yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Barry Boehm. Cocomo merupakan sebuah  model untuk memperkirakan usaha, biaya dan jadwal untuk proyek-proyek perangkat lunak.

COCOMO merupakan model terbuka sehingga semua detail dapat dipublikasi, termasuk :

  • Dasar persamaan perkiraan biaya
  • Setiap asumsi yang dibuat dalam model
  • Setiap definisi
  • Biaya yang disertakan dalam perkiraan dinyatakan secara eksplisit

JENIS- JENIS COCOMO

BASIC (COCOMO I 1981)

Menghitung dari estimasi jumlah LOC (Lines of Code). Sang pelopor Boehm, melakukan riset dengan mengambil kasus dari 63 proyek perangkat lunak untuk membuat model matematisnya. Model dasar dari model ini adalah sebuah persamaan sebagai barikut :

effort = C * size^M

Ket:

Effort  : adalah usaha yang dibutuhkan selama proyek, diukur dalam person-months;

c dan M : adalah konstanta-konstanta yang dihasilkan dalam riset Boehm dan tergantung pada penggolongan besarnya proyek perangkat lunak;

size      : adalah estimasi jumlah baris kode yang dibutuhkan untuk implementasi, dalam satuan KLOC (kilo lines of code)

Ukuran program dinyatakan dalam KLOC.  Model Cocomo dapat diaplikasikan dalam tiga tingakatan kelas yaitu :

  • Proyek Organic (Organic Mode) adalah proyek dengan ukuran relatif kecil, dengan anggota team yang sudah berpengalaman dan mampu bekerja pada permintaan yang relatif fleksibel.
  • Proyek Sedang (Semi-Detached Mode) merupakan proyek yang memiliki ukuran dan tingkat kerumitan yang sedang, dan tiap anggota tim memiliki tingkat keahlian yang berbeda.
  • Proyek Terintegrasi (Embedded Mode), Proyek yang dibangun denga spesifikasi dan operasi yang ketat.

Model COCOMO dasar ditunjukkan dalam persamaan 1, 2, dan 3 berikut ini:

 

keterangan :

  • E            : besarnya usaha (orang-bulan)
  • D             : lama waktu pengerjaan (bulan)
  • KLOC     : estimasi jumlah baris kode (ribuan)
  • P             : jumlah orang yang diperlukan.

Sedangkan koefisien abbbcbdan db diberikan pada Tabel 1 berikut:

COCOMO Menengah (Intermediet COCOMO)

Intermediate COCOMO menghitung usaha pengembangan perangkat lunak sebagai fungsi ukuran program dan sekumpulan “cost drivers” yang mencakup penilaian subjektif produk, perangkat keras, personil dan atribut proyek. Ekstensi ini mempertimbangkan satu set empat “cost drivers”, masing-masing dengan sejumlah atribut anak:

  • Atribut produk (product attributes)
    • Perangkat lunak yang disyaratkan reliabilitas (RELY)
    • Ukuran database aplikasi (DATA)
    • Kompleksitas produk (CPLX)
  • Hardware atribut (computer attibutes)
    • Run-time kinerja kendala (TIME)
    • Memori kendala (STOR)
    • Volatilitas lingkungan mesin virtual (VIRT)
    • Diperlukan waktu pembalikan haluan (TURN)

Personil atribut (personnel attributes)

  • Analis kemampuan (ACAP)
  • Kemampuan rekayasa perangkat lunak (PCAP)
  • Aplikasi pengalaman (AEXP)
  • Mesin virtual pengalaman (VEXP)
  • Bahasa pemrograman pengalaman (LEXP)

Proyek atribut

Pemprov Pantau Serapan APBD di OPD Yang Masih Rendah

Pemprov Pantau Serapan APBD di OPD Yang Masih Rendah

Pemprov Pantau Serapan APBD di OPD Yang Masih Rendah

Pemprov Pantau Serapan APBD di OPD Yang Masih Rendah
Pemprov Pantau Serapan APBD di OPD Yang Masih Rendah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggenjot belanja modal di sejumlah organisasi perangkat dinas (OPD) di sisa waktu penyerapan APBD Jabar 2018.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan hingga akhir pekan lalu, serapan APBD Jabar 2018 yang berjumlah Rp 35,75 triliun baru terserap Rp 32,26 triliun atau baru mencapai 90,22%.

Menurutnya, hingga akhir Desember pihaknya menargetkan bisa mencapai rentang realisasi antara 93%-95%. “Target ini sesuai dengan angka total belanja yang jauh lebih besar daripada sebelumnya,” katanya pada bisnis, Selasa (25/12).

Agar target memenuhi, berdasarkan evaluasi 45 OPD yang ada di Pemprov Jabar akan menggenjot sejumlah OPD yang penyerapannya masih di bawah 85%. Dari 45 OPD yang ada, penyerapan paling bontot ada pada Dinas Kesehatan yang memiliki anggaran Rp1,23 triliun baru terserap Rp778,43 Miliar. “Selanjutnya Dinas Perumahan dan Pemukiman baru Rp110,95 Miliar dari Rp151,14 Miliar,” tuturnya.

Dinas Perhubungan pun masih mencatatkan penyerapan 75,1% dari total anggaran Rp221,33 Miliar yang baru dibelanjakan Rp221,33 Miliar. Menurutnya OPD yang masih di bawah 85% penyerapan juga terjadi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, lalu Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

“Masih ada OPD yang di bawah 85% perlu terus kita dorong untuk mempercepat pembayaran belanja modalnya. Kalau itu sudah masuk maka penyerapan akan melesat. Ini OPD yang kita pantau sampai masa akhir, kami lihat masih ada waktu,” ujarnya.

Iwa menuturkan penyerapan paling moncer ditunjukan di OPD yakni Sekretariat DPDR Jabar yang memiliki anggaran Rp87,03 Miliar sudah terserap Rp 86,78 Miliar atau realisasi 99,72%, Bappeda dari anggaran Rp78,03 Miliar sudah terealisasi Rp77 Miliar. “Satpol PP dari Rp29,64 Miliar sudah Rp29,37 Miliar, ini catatan kami dari 45 opd terkait,” paparnya.

Selain volume yang lebih besar dibanding sebelumnya, pelannya serapan

menjelang akhir tahun diakui Sekda karena pihaknya bersikap hati-hati dalam proses pencairan, dimana kelengkapan dan berbagai aspek normatif lebih dipersyaratkan pihaknya.

“Ini akan ketahui pada 2 Januari 2019 antara 93-95%, namun kita pastikan

realisasi penyerapan 2018 secara kuantitatif lebih besar dibanding 2017, tapi kami juga mengantisipasi jika prosentase sama atau lebih rendah dibanding 2017 lalu,” tuturnya.

Pihaknya mengaku berkejaran dengan waktu, selain menggenjot penyerapan

di satu sisi per 31 Desember 2018 APBD Jabar 2019 harus sudah menjadi produk hukum. Saat ini, Pemprov dan DPRD Jabar menurutnya terus mempercepat jadwal rapat badan anggaran terkait hasil evaluasi Kemendagri atas RAPD Jabar 2019.

“Kami harap pekan ini sudah diproses, pekan ini Perda mulai dibahas, dan hari terakhir 2018 sudah ada peraturan daerah yang berisi penjabaran APBD 2019,” katanya.

 

Baca Juga :

 

 

Polytama Raih Proper Hijau dari KLHK

Polytama Raih Proper Hijau dari KLHK

Polytama Raih Proper Hijau dari KLHK

Polytama Raih Proper Hijau dari KLHK
Polytama Raih Proper Hijau dari KLHK

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menobatkan PT Polytama Propindo (polytama) sebagai perusahaan berperingkat hijau. Industri hulu penghasil resin polypropylene (bijih plastik) terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu ini dinilai berhasil menerapkan program peringkat kinerja perusahaan pengelolaan lingkungan hidup (Proper Hijau).

Bersama perusahaan peraih PROPER HIJAU lain, penghargaan itu diserahkan Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar kepada Uray Azhari, Direktur PT Polytama Propindo belum lama ini. Turut menyaksikan acara penobatan tersebut, General Manager Coorporate Secretary PT Polytama, Dwinanto Kurniawan.

“Ini kado akhir tahun yang patut disyukuri. Selain bukti keberhasilan terhadap kepedulian lingkungan, juga menjadi panduan bahwa ke depan, polytama makin menguatkan komitmen wajib menjaga lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar,” tutur Dwinanto.

PROPER HIJAU menunjukan kesungguhan polytama menerapkan tanggung jawab sosial lewat program pengelolaan lingkungan. Upaya itu akan dipertahankan di tahun-tahun mendatang dengan memperhatikan berbagai regulasi pemerintah, baik terkait pelestarian lingkungan maupun tanggung jawab sosial, sehingga bisa berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Proper Hijau ini menggenapi kontribusi Polytama melalui pilot project program Manajemen Sampah Zero (Masaro) saat Bupati Indramayu meraih penghargaan sebagai Pembina Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kementrian LHK pada Oktober lalu,” tutur Dwinanto.

Seperti diketahui, Oktober 2018 baru lalu, Bupati Indramayu, Hj Anna Sophana

meraih penghargaan ProKlim, salah satunya berkat keberhasilan Polytama menerapkan program Masaro di Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Indramayu. Memanfaatkan dana Coorporate Social Responsibility (CSR), bersama mantan buruh migran di Tinumpuk, perusahaan yang berdiri tahun 1993 itu mengelola sampah ke dalam berbagai produk bermanfaat seperti bahan bakar alternatif, pupuk hingga hotmix (aspal terbuat dari limbah plastik).

Sebelumnya, Polytama meraih berbagai penghargaan dari pemerintah. Diantaranya, Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident), Wajib Pajak Badan dengan kontribusi PPh Pasal 21 terbesar atas penerimaan pajak dari KPP Pratama Indramayu dan banyak lagi. Perusahaan ini juga meraih sertifikat ISO 9001, ISO14001, ISO 22000, ISO 18001, sertifikat Halal, SNI, dan TKDN 83% (Tingkat Kandungan Dalam Negeri).

Dwinanto menjelaskan, perusahaan yang memiliki brand Masplene ini

konsisten mengikuti seluruh standar yang dipersyaratkan PROPER sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 3 tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 terkait program Community Development. Bentuk konsistensi perusahaan terlihat lewat pengembangan program berbasis masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Polytama juga menerapkan program konservasi air untuk memenuhi

kebutuhan air bagi produksi perusahannya. Perusahaan ini berinsiatif memanfaatkan kembali air hasil pendingin produksi untuk kebutuhan produksi selanjutnya lewat closed system water production. Polytama merupakan satu-satunya unit polypropylene di Indonesia yang menerapkan reused water sebagai umpan cooling tower untuk meningkatkan efisiensi pemakaian air baku.

“Untuk pelestarian keanekaragaman hayati, Polytama menyediakan lahan hijau dengan menanami berbagai jenis pohon, termasuk tanaman langka di sekitar pabrik dan perkantoran. Ruang hijau ini sebagai deposit oksigen untuk kesehatan karyawan dan lingkungan,” ujar Dwinanto.jo

 

Sumber :

https://blogs.itb.ac.id/indonesia/2019/04/05/aktifitas-anak-sehat-lagi-cerdas/

Menko Luhut Tegaskan Jangan Ada Kabar Bohong di Tengah Bencana

Menko Luhut Tegaskan Jangan Ada Kabar Bohong di Tengah Bencana

Menko Luhut Tegaskan Jangan Ada Kabar Bohong di Tengah Bencana

Menko Luhut Tegaskan Jangan Ada Kabar Bohong di Tengah Bencana
Menko Luhut Tegaskan Jangan Ada Kabar Bohong di Tengah Bencana

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menegaskan, jangan ada lagi kabar bohong (hoax) di tengah bencana, karena seperti diketahui, masyarakat yang ditimpa bencana tsunami di wilayah Banten sangat rentan termakan isu hoax.

“Jangan lagi ada kabar hoax, sebab ini menyangkut nyawa manusia! Saya juga

apresiasi pihak TNI dan Pemda yang pasang badan langsung untuk menenangkan masyarakat,” tegasnya saat meninjau langsung penanganan pasca bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (30/12/2018)

Menko Luhut juga menilai, penanganan pasca bencana ini dinilainya sudah

sangat baik. Adakalanya disana-sini masih ada kekurangan, namun lanjut Menko Luhut segala hal itu akan terus diperbaiki.

“Jadi jangan dibilang ini terlambat, saya telepon langsung Ibu Bupati beberapa

jam setelah kejadian, unsur-unsur di daerah langsung bergerak cepat dengan membangun posko terpadu. Saya menjamin negara akan selalu hadir, walaupun bencana ini masalah daerah, namun pusat akan terus membantu dan mendukung sepenuhnya,” pungkasnya. (Pun)

 

Sumber :

http://saradan.madiunkab.go.id/info/2019/04/04/ajarkan-anak-bersikap-yang-baik/

Perdana Bu Pur yang Menghebohkan

Perdana Bu Pur yang Menghebohkan

Perdana Bu Pur yang Menghebohkan

Perdana Bu Pur yang Menghebohkan
Perdana Bu Pur yang Menghebohkan

Setelah lama jadi perbincangan hangat

Sylvia Soleha alias Bu Pur akhirnya muncul di persidangan kasus Hambalang dengan terdakwa Dedy Kusdinar. Dia bicara soal banyak hal, termasuk soal Anas Urbaningrum yang menghebohkan.

Bu Pur datang ke Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Selasa (10/12/2013) mengenakan baju terusan warna cokelat dan kerudung hitam. Istri dari staf khusus menteri Syarif Hasan itu dengan santai menjelaskan semua hal yang ditanya hakim, jaksa penuntut umum dan tim kuasa hukum.

Berikut sejumlah ‘nyanyian’ Bu Pur yang cukup menghebohkan:

1. Tiba-tiba Mengaku Ditekan KPK

Tanpa ditanya, Sylvia Soleha alias Bu Pur tiba-tiba bicara soal Anas Urbaningrum. Dia menuding penyidik KPK menekan dirinya agar mengaku mengenal Anas Urbaningrum, mantan Ketum Partai Demokrat.

“Saya tak pernah kenal dengan Anas Urbaningrum. Tapi saat diperiksa saya dipaksa untuk kenal,” tuding Bu Pur.

Bu Pur mengklaim dia mencoret keterangan soal Anas tersebut dalam BAP saat diperiksa penyidik KPK. Hakim anggota Anwar langsung memotong keterangan Bu Pur.

Dalam persidangan Bu Pur juga menuding penyidik KPK merekayasa keterangannya mengenai pengurusan izin multi years proyek. Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang.

Bu Pur membantah memberi keterangan bahwa dirinya ikut membantu eks Sesmenpora Wafid Muharam untuk mengurus izin multi years sebagaimana termuat dalam BAP nomor 15.

Penyangkalan ini juga dicurigai hakim Anwar. “Apa hantu mengetik ini?” ujarnya menanggapi keterangan istri dari Purnomo teman seangkatan Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer.

Lalu, KPK mempertanyakan keterangan Bu Pur tersebut. Penyidik KPK punya rekamannya.

“Ada rekamannya saat pemeriksaan, tinggal dibuka saja,” ujar wakil ketua KPK, Adnan Pandu Praja.

“Bagaimana penyidik bisa menekan atau memaksa seorang saksi? Semua keterangan dalam proses pemeriksaan kan disodorkan kepada saksi untuk dikoreksi sebelum ditandatangani sebagai BAP,” kata Jubir KPK, Johan Budi.

2. Kirim SMS ke Sekretaris Andi Mallarangeng

Sylvia Soleha alias Bu Pur mengaku pernah mengirimkan SMS ke Iim Rohimah, sekretaris Andi Alfian Mallarangeng saat menjabat Menpora. Namun Bu Pur membantah menanyakan proyek Hambalang dalam pesan singkatnya.

“Saya hanya menanyakan, membantu teman saya apakah ada di Kemenpora proyek mebel,” kata Bu Pur.

Menurutnya proyek tersebut didapatkan perusahaan temannya tersebut. “Bukan saya yang dapat, tapi melalui prosedural dan itu tidak terkait dengan Hambalang,” tuturnya.

Pada persidangan pekan lalu, Iim Rohimah, mengaku pernah mengirimkan SMS ke tim asistensi proyek Hambalang bernama Lisa Lukitawati. Iim dalam SMS-nya menyinggung perusahaan Bu Pur.

Iim mengakui mengirimkan SMS karena Bu Pur pernah bertanya ke dirinya.

3. Bantah Jadi Kepala Rumah Tangga CikeasBu Pur membantah menjadi kepala rumah tangga Cikeas, kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia bilang sang suami, Purnomo, teman seangkatan dengan SBY.

“Tidak Pak,” kata Bu Pur.

Dia menerangkan, suaminya bernama Purnomo adalah teman satu angkatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer tahun 1973. Saat ini, suami Bu Pur bekerja sebagai staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan.

Bu Pur juga membantah pernah meminta jatah untuk mengikuti pengadaan di proyek Hambalang. “Tidak pernah Pak, kalau masalah proyek saya tidak pernah tahu,” ujarnya.

4. Sebut Choel Mallarangeng

Bu Pur mengaku pernah mendengar cerita dari Arif Gunawan soal mantan Karo Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar. Deddy disebut jadi perahan Andi Zulkarnain alias Choel Mallarangeng.

Dalam persidangan, Bu Pur mengaku pernah memberi keterangan mengenai hal tersebut ketika diperiksa penyidik KPK. “Pernah pak,” kata Bu Pur di Pengadilan Tipikor, Selasa (10/12/2013).

Hakim anggota Purwono Edi Santoso bertanya soal benar tidaknya cerita Arif ke Bu Pur. “Tidak tahu,” jawab Bu Pur.

Arif diketahui adalah anak buah Widodo Wisnu Sayoko yang disebut Bu Pur sebagai sepupu Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam persidangan beberapa waktu lalu, Widodo mengaku pernah diajak oleh bosnya itu untuk datang ke Kemenkeu menemui Kasubdit Anggaran 2E Kemenkeu, Sudarto.

Widodo yang bekerja sebagai konsultan mengaku mengajak Ibu Pur. Menurut Widodo, dia hanya mengenalkan Ibu Pur tanpa bermaksud apa pun. Menurut Widodo, Ibu Pur juga sudah dikenalkan dengan Arif. Malah, Arif yang kemudian lebih banyak berkomunikasi dengan Ibu Pur.

5. Bantah Urus Hambalang

Bu Pur mengaku tidak pernah mengurus proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang Bogor. Bu Pur membantah mengetahui proyek yang kini mangkrak tersebut.

“Tidak tahu,” jawab Bu Pur ditanya hakim soal proyek Hambalang dalam sidang dengan terdakwa mantan Karo Perencanaan Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Bu Pur juga membantah pernah meminta jatah untuk mengikuti pengadaan di proyek Hambalang. “Tidak pernah pak, kalau masalah proyek saya tidak pernah tahu,” ujarnya.

Sebelumnya mantan Manajer Marketing Grup Permai Mindo Rosalina Manulang menyebut Bu Pur juga ingin mengikuti pengadaan peralatan olahraga untuk mengisi gedung tersebut.

“Ada Bu Pur, Kepala Rumah Tangga Cikeas yang pengen dapat proyek peralatan,” kata Rosa bersaksi dalam persidangan, Selasa (3/12).

 Baca Juga : 

Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU)
Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha (SHU) adalah

pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam

tahun buku itu, yang terdiri dari :

a. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi.

b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota koperasi.

SHU yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut :

a. 30% untuk cadangan.

b. sebesar-besarnya 20% untuk anggota, menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi.

c. sebesar-besarnya 20% untuk anggota menurut perbandingan simpanannya, dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank-Bank pemerintah.

d. 10% untuk dana pengurus.

e. sebesar-besarnya 5% untuk dana kesejahteraan pegawai.

f. 5% untuk dana pendidikan koperasi.

g. sebesar-besarnya 5% untuk dana pembangunan daerah kerja.

h. sebesar-besarnya 5% untuk dana sosial.

SHU yang diperoleh dari usaha yang diselenggrakan untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai berikut :

a. 50% untuk cadangan.

b. sebesar-besarnya 10% untuk dana pengurus.

c. sebesar-besarnya 10% untuk dana kesejahteraan pegawai.

d. 10% untuk dana pendidikan koperasi.

e. sebesar-besarnya 10% untuk dana pembangunan daerah kerja.

f. sebesar-besarnya 10% untuk dana sosial.

Pada hakekatnya persentase pembagian SHU tidak sama untuk setiap koperasi, tetapi juga tidak begitu jauh selisihnya. Pembagian SHU menurut anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.

Sumber : https://duniapendidikan.co.id/

Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi
Pengertian Koperasi

Koperasi terdiri dari dua kata, yaitu

CO dan Operation. CO berarti bersama dan Operation berarti bekerja. Secara singkat koperasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang beranggotakan orang-orang ataupun badan-badan yang bekerjasama secara kekeluargaan dan menjalankan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan didalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

dikatakan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. (dikutip dari buku “Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia)

Adapun ciri-ciri dari koperasi Indonesia adalah:

– koperasi merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal-modal. Yang artinya bahwa segala yang dilakukan oleh koperasi adalah demi kepentingan orang banyak dan bukan demi kepentingan beberapa pihak saja.

– koperasi bersifat bekerjasama, gotong royong dan atas persamaan derajat, hak dan kewajiban

– tujuan dari koperasi haruslah merupakan kepentingan bersama.

– bersifat sukarela.

– terbuka bagi siapa saja.

 

Adapun yang menjadi susunan organisasinya yaitu sebagai berikut:

1. rapat anggota

2. pengurus

3. badan pemeriksa

4. dewan penasehat

5. pelaksana, yang terdiri dari: manager dan karyawan

Sumber : https://pendidikan.co.id/

Menjadi Tuan Rumah KNH 2017

Menjadi Tuan Rumah KNH 2017

Menjadi Tuan Rumah KNH 2017

Menjadi Tuan Rumah KNH 2017

Pemerintah Kota

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merasa sangat bangga ketika dipilih sebagai tuan rumah Konvensi Nasional Humas (KNH) 2017 yang diselenggarakan Perhimpunan Humas (Perhumas) Indonesia.

Wali Kota Bogor Bima Arya

Sebab, seperti dikemukakan Wali Kota Bogor Bima Arya seusai menghadiri KNH 2017 di IPB International Convention Centre (IICC), Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin (27/11/2017), terdapat tiga keuntungan sekaligus yang diperoleh dari perhelatan akbar tahunan tersebut.

“Pertama dan yang paling utama adalah benefit dalam hal branding Bogor sebagai kota yang sangat nyaman dan ramah untuk kegiatan-kegiatan seperti ini dan sebagainya,” kata Bima.

Keuntungan yang kedua, lanjutnya

Bahwa kegiatan semacam ini tentunya membawa dampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Lantas benefit yang ketiga seperti disebutkannya, bahwa Kota Bogor sedang berbenah dan saat ini tengah dikuatkan citranya ke dalam tiga hal. Yaitu sebagai kota cerdas (smart city), kota pusaka (heritage city), dan sebagai kota hijau (green city).

Networking

“Jadi kita berharap apa yang diproyeksikan itu bisa diakselerasikan dengan berbagai kegiatan. Bagi kami menjadi tuan rumah acara-acara seperti ini keuntungannya banyak sekali. Networking, sosialisasi, publikasi, promosi, dan tentunya juga economic income kami,” pungkasnya.

 

Artikel terkait :