Perpres Zonasi Akan Terbit Tahun Ini

Perpres Zonasi Akan Terbit Tahun Ini

Perpres Zonasi Akan Terbit Tahun Ini

Perpres Zonasi Akan Terbit Tahun Ini
Perpres Zonasi Akan Terbit Tahun Ini

Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Chatarina Muliana Girsang mengatakan, hadirnya skema zonasi dalam penerimaan perserta didik baru (PPDB) bertujuan untuk pemerataan pendidikan termasuk untuk terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Pasalnya, angka putus sekolah setiap jenjang masih tinggi karena kandala akses pendidikan belum merata.

Untuk mengikat semua kementerian/ lembaga yang terkait dengan penerapaan zonasi ini, Chatarina mengatakan, kebijakan tersebut akan diperkuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai zonasi yang ditargetkan akan terbit pada tahun ini. Peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah.

“Nah kita mengejar tahun ini harus keluar dan itu memang kita libatkan Kementerian/Lembaga terkait. Sebab, pentingnya sekali Perpres ini sehingga kementerian terkait seperti Kementerian Agama yang punya sekolah mesti tidak mengikuti skema PPDB. Tapi dia (Kementerian Agama, red) harus masuk dalam zoasi pendidikan agar Pemda dapat memastikan jumlah warganya berapa yang di sekolah keagamaan. Jadi mereka harus masuk dalam zonasi pendidikan,” kata Chatarina pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk; Zonasi PPDB,” di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin (1/7).

Chatarina menyebutkan, ada pun kementerian atau lembaga (K/L) yang telah melakukan pembahasan intens dengan beberapa kementerian terkait meliputi; Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg), Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemkumham), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi (Kementerian PAN dan RB.), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama (Kemag), dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi(Kemristekdikti) agar bersinergi untuk menerapkan zonasi.

Menurut Chatarina, penerapan sistem zonasi pada PPDB merupakan pemantik awal. Untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemenuhan jumlah sekolah dan pemerataan infrastruktur, serta sarana dan prasarana (sarpras). Kemudian pemenuhan, penataan, dan pemerataan guru hingga mendorong integrasi pendidikan formal dengan nonformal, serta gotong royong sumber daya.

“Kewajiban penyediaan akses pada layanan pendidikan sebagai layanan dasar merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang diamanatkan pada Undang-Undang Pemerintah Daerah. Bahkan APBD itu harus diprioritaskan penggunaannya untuk pendidikan sebagai layanan wajib,” jelasnya.

Chatarina melanjutkan, dengan adanya payung hukum berbentuk Perpres

maka pembangunan sarpras harus yang melibatkan Kempupera harus berbasis pada zonasi. Termasuk untuk rotasi guru harus berdasarkan zona ataupun terkait dengan penambahan alokasi anggaran pendidikan tentu harus kesepakatan bersama Kemkeu.

“Pembangunan sarana prasarana berdasarkan kebutuhan per zonanya. Nah, selama ini kita belum bisa petakan hal tersebut secara detail. Dengan sistem zonasi ini jadi lebih mudah mengetahui permasalahan dan menyelesaikannya,”pungkasnya.

Selanjutnya dijelaskan Chatarina, dalam Pepres tersebut tidak mengatur untuk sanksi. Sebab, Perpres tersebut mengatur tentang sinkronisasi dan kaloborasi antar-kementerian dan lembaga untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Sedangkan untuk sanksi, Kemdikbud tidak dapat langsung memberikan

karena telah diatur dalam undang-undang. Semisalnya sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak mematuhi peraturan oleh Kementerian PAN dan RB atau kepada kepala daerah oleh Kemdagri.

Pendapat senada juga disampaikan oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suaedy. Dia mengatakan, kerja sama antarkementerian atau lembaga sangat penting. Misalnya, Kemdikbud dengan Kemristekdikti agar kebijakan kedua kementerian ini sejalan yakni tidak adanya jalur undangan dalam penerimaan mahasiswa baru masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Sebab, permasalahan sekolah favorit ini karena orangtua mengincar kesempatan masuk PTN lebih mudah dari sekolah favorit.

“Perlu ada kerja sama dengan Kemristekdikti agar jangan sampai

Kemristekdikti masih rekrut mahasiswa baru masuk PTN dengan cara memilih sekolah-sekolah unggulan karena itu kontradiktif. Jadi tetap merekrut sekolah mana dan tidak melihat sekolah tersebut darimana,” jelasnya.

 

Baca Juga :

Ombudsman: Pemprov DKI Langgar Ketentuan Zonasi dalam PPDB 2019

Ombudsman Pemprov DKI Langgar Ketentuan Zonasi dalam PPDB 2019

Ombudsman: Pemprov DKI Langgar Ketentuan Zonasi dalam PPDB 2019

Ombudsman Pemprov DKI Langgar Ketentuan Zonasi dalam PPDB 2019
Ombudsman Pemprov DKI Langgar Ketentuan Zonasi dalam PPDB 2019

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Wilayah Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengatakan, berdasarkan pantauan tim ORI, pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta tidak menjalankan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai Permendikbud. Hal ini terlihat dari juknis penerapan PPDB yang sama sekali tidak mempergunakan sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Hal pertama yang diperhitungkan dalam juknis versi Pemprov DKI Jakarta adalah nilai UN. Setelah itu, baru diperhitungkan lokasi, nomor urut pendaftaran, dan waktu pendaftaran.

“Setelah kami mempelajari juknis PPDB DKI Jakarta, kami bisa menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sama sekali tidak menjalankan sistem zonasi. Jadi zero zonasi karena dalam juknis itu kami melihat bahwa dasar penentuan calon peserta didik untuk masuk ke sekolah itu tidak mempergunakan sistem zonasi sama sekali,” jelasnya di Jakarta, Kamis (27/6).

Menurut dia, dari sisi Permendikbud sebetulnya Pemprov DKI Jakarta sudah

melakukan maladministrasi. Namun, jika melihat PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pemprov DKI tidak bisa disalahkan.

Sebab, PP tersebut menyatakan hasil ujian nasional (UN) harus menjadi dasar untuk kenaikan jenjang pendidikan tinggi. Ini tentu bertentangan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Dengan begitu, kisruh PPDB ini tidak dapat dilimpahkan kepada satu pihak saja.

Teguh menyebutkan, pemerintah harus segera merevisi ketidaksinkronan antara Permendikbud tentang PPDB dan PP Sisdiknas. Pasalnya, Kemdikbud juga memiliki Permendikbud Nomor 14 tahun 2015 terkait kewajiban untuk memakai hasil UN sebagai dasar masuk ke tingkat yang lebih tinggi.

“Permendikbud sendiri sebetulnya menurut kami tidak tepat karena tidak

memperhitungkan peraturan pemerintah yang ada di atasnya, termasuk PP 13 Tahun 2015 terkait Sisdiknas. Dari Sisdiknas dinyatakan dengan pasti bahwa ujian nasional harus dijadikan dasar utk kenaikan jenjang pendidikan ditingkat selanjutnya,” terangnya.

Oleh karena itu, ia mendorong Kemdikbud untuk memperhatikan dan

melakukan sinkronisasi antara peraturan dan perundangan yang lain. Dengan begitu, pelaksanaan PPDB di tahun mendatang bisa berjalan dengan lancar karena semua peraturannya sejalan dan tidak bertentangan seperti saat ini.

 

Sumber :

http://riskyeka.web.ugm.ac.id/sejarah-rajapatih-makasar-kebo-parud/

Program Kuliah Kewirausahaan Muda Kemenpora Sampai di Bekasi

Program Kuliah Kewirausahaan Muda Kemenpora Sampai di Bekasi

Program Kuliah Kewirausahaan Muda Kemenpora Sampai di Bekasi

Program Kuliah Kewirausahaan Muda Kemenpora Sampai di Bekasi
Program Kuliah Kewirausahaan Muda Kemenpora Sampai di Bekasi

Kementerian Pemuda dan Olahraga, bekerjasama dengan Universitas Islam 45 Bekasi dan PT Astra International, menyelenggarakan Kuliah Kewirausahaan Pemuda di Aula Pertemuan Universitas islam 45 di Bekasi, pada hari Kamis (04/07).

Tujuan program ini adalah untuk mensosialisasikan, menumbuhkembangkan karakter kewirausahaan, dan memberikan kemampuan kepada peserta untuk menyusun rencana bisnis dan merupakan upaya pemerintah untuk menumbuhkan minat berwirausaha di kalangan pemuda.

Kemenpora akan melaksanakan Kegiatan Kuliah Kewirausahaan Tahap

Pertama sebanyak 22 kali, dan kegiatan kuliah kewirausahaan di Unisma merupakan yang ke-12.

Kegiatan ini terdiri dari empat tahap dengan metode seleksi pada tiap tahapnya. Tahap satu diselenggarakan di 22 perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek. Tahap dua sampai empat akan diselenggarakan di Gedung Kemenpora, Jakarta.

Selain menggandeng 22 perguruan tinggi, Kemenpora juga bekerjasama dengan PT Astra International Tbk, Sahabat UMKM, Aspirasi (Asosiasi Penulis dan Inspirator Seluruh Indonesia), dan membuka peluang kepada seluruh stakeholder yang berminat untuk bermitra dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan dan membantu tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru.

Kuliah Kewirausahaan Pemuda yang diselenggarakan di Aula Universitas Islam 45 itu dimulai dengan tari penyambutan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, dan sambutan dari Rektor Unisma.

Kemudian perwakilan dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Asdep

Kewirausahaan Pemuda, Drs. Imam Gunawan, MAP, memberikan sambutannya, yang kemudian diikuti oleh penandatanganan MoU dan pertukaran plakat.

UNISMA menghadirkan Piet Cyntia Mawar, seorang pengusaha kuliner, dan M. Ikhtiary Gilang (owner Breakday/WMP) sebagai pembicara untuk berbagi pengalaman mereka dalam berwirausaha, dan membangkitkan

entrepreneurial mindset bagi mahasiswa yang ingin mencoba berwirausaha.

 

12 wirausahawan terbaik akan dipilih menjadi nominator penerima akses permodalan dan mengikuti tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2019.

 

Sumber :

http://blog.ub.ac.id/petrusarjuna/sejarah-arya-damar/

Santri Wajib Kuasai Bahasa Asing Dan Teknologi

Santri Wajib Kuasai Bahasa Asing Dan Teknologi

Santri Wajib Kuasai Bahasa Asing Dan Teknologi

Santri Wajib Kuasai Bahasa Asing Dan Teknologi
Santri Wajib Kuasai Bahasa Asing Dan Teknologi

Santri harus bisa menguasai semua lini, bukan hanya bisa membaca kitab dan

menghafal Alquran saja. Santri wajib menguasai berbagai bahasa asing dan teknologi.

Begitu pesan pengasuh Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Said Aqil Siroj

dalam acara Wisuda III Pesantren Al-Tsaqofah di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (5/5) lalu.

Kata Kiai Said, seorang santri harus mampu membangun masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Santri, sambungnya, juga berkewajiban dalam mendamaikan setiap pertikaian yang timbul di masyarakat.

“Karena peran apapun yang kalian capai akan percuma, jika tidak memperhatikan pesan Alquran ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (6/5).

Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia secara

khusus menyampaikan rasa terima kasih kepada Said Aqil karena telah mendirikan lembaga pendidikan di DKI Jakarta.

“Kami berharap agar pondok ini terus menjadi pondok rujukan kita, saya berharap Al-Tsaqafah menjadi eskalator kemajuan bangsa,” kata Anies.

 

Baca Juga :

Pakaian Kebaya Hiasi Acara Pelepasan SMAN 1 Kota Cirebon

Pakaian Kebaya Hiasi Acara Pelepasan SMAN 1 Kota Cirebon

Pakaian Kebaya Hiasi Acara Pelepasan SMAN 1 Kota Cirebon

Pakaian Kebaya Hiasi Acara Pelepasan SMAN 1 Kota Cirebon
Pakaian Kebaya Hiasi Acara Pelepasan SMAN 1 Kota Cirebon

Sejumlah siswa-siswi kelas XII (kelas 3) Sekolah Menengah Atas Negeri

(SMAN) 1 Kota Cirebon mengikuti acara pelepasan (Graduation). Hampir seluruh siswa-siswi angkatan XII tiba di lokasi acara dengan mengenakan pakaian kebaya.

Kepada RMOL, Ibu Lis orang tua Tasya siswi kelas XII SMAN 1 Kota Cirebon mengatakan lulusan tahun sekarang merupakan lulusan terbanyak dari angkatan-angkatan sebelumnya.

“Setahu saya paling banyak diantara angkatan sebelumnya,” ujar Ibu Lis yang

tengah menunggu kedatangan anaknya dari salon ketika dihubungi di Swiss Belhotel Cirebon, Kamis (3/5).

Ia bersyukur dan bangga anaknya bisa lulus pendidikan tingkat menengah atas. Sekalipun nilai ujian belum keluar, aku Ibu Lis, anaknya sudah dinyatakan lolos dan diterima di salah satu Perguruan Tinggi di Jawa Tengah, yaitu Universitas Soedirman.

“Anak saya Tasya. Sudah diterima di Unsoed jurusan Akutansi. Kalau SNMPTN

berdasarkan nilai raport semenjak semester 4,” terangnya.

“Saya senang. Anak saya yang pertama juga lulusan SMAN 1 sekarang kuliah di Semarang dan sudah semester 6,” tambahnya.

Sementara, Sava salah seorang siswi kelas X (kelas 1) SMAN 1 kota Cirebon selaku panitia mengungkapkan jumlah siswa-siswi yang mengikuti pelepasan tahun ajaran 2017/2018 sekitar 600 orang.

“Sekitar 600 siswa-siswi. Kemungkinan lulus semua,” pungkas Sava panitia Graduation

 

Sumber :

https://nashatakram.net/pemikiran-fase-renaissance-dan-modernisme/

Sekolah Istri Besutan Dewi Sartika Masih Kokoh Berdiri

Sekolah Istri Besutan Dewi Sartika Masih Kokoh Berdiri

Sekolah Istri Besutan Dewi Sartika Masih Kokoh Berdiri

Sekolah Istri Besutan Dewi Sartika Masih Kokoh Berdiri
Sekolah Istri Besutan Dewi Sartika Masih Kokoh Berdiri

Peringatan Hari Pendidikan Nasional, sebagian orang tentu akan berpikir

tentang Taman Siswa. Namun jauh sebelum itu, tokoh pendidikan asal Jawa barat, Dewi Sartika telah mendirikan sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung, 16 Januari 1904.

Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kaoetamaan Isteri pada tahun 1910. Lanjutnya, pada tahun 1912, sudah ada sembilan sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Lalu kemudian berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada tahun 1920. Pada September 1929, sekolah tersebut berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi.

Tepatnya berada di jalan Kautamaan Istri, sekolah tersebut kini masih terlihat

kokoh dan masih seperti aslinya.

Saat ini dengan perkembangan yang signifikan dan siswa yang ingin menjalani pendidikan di sekolah itu, sudah berdiri tegak dua tingkat bangunan kelas baru.

“Kalau bangunan bertingkat ini khusus untuk SMP Dewi Sartika saja, karena murid semakin tahun bertambah, maka kami bangun saja untuk menampungnya,” kata pengurus Yayasan Dewi Sartika, Sukaesih, Senin (30/4).

Ditambahkan Sukaesih, untuk merawat bangunan sekolah itu, dilakukannya peremajaan selama satu tahun sekali, baik itu cat ulang maupun membenarkan beberapa bagian yang rusak.

“Kalau ini dicatnya satu tahun sekali, dibersihkan, pokoknya terlihat dan terasa

nyaman. Terus kalau ada yang rusak atau bocor di atap. Itu juga kami bereskan, agar bangunan ini terjaga dengan baik,” jelasnya sambil menunjukan beberapa ornamen di dalam kelas.

Ia berharap, agar bangunan bersejarah ini menjadi salah satu bangunan heritage yang diketahui warga Bandung maupun wisatawan lokal dan asing, bahwa di Bandung itu terdapat sekolah pertama yang didirikan oleh pahlawan wanita

 

Sumber :

https://egriechen.info/nilai-dari-proses-pembuatan-pinisi/

Program Afirmasi untuk Daerah 3T Masih Diperlukan

Program Afirmasi untuk Daerah 3T Masih Diperlukan

Program Afirmasi untuk Daerah 3T Masih Diperlukan

Program Afirmasi untuk Daerah 3T Masih Diperlukan
Program Afirmasi untuk Daerah 3T Masih Diperlukan

Kemendikbud — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menilai program afirmasi untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih diperlukan. Tidak terkecuali di bidang pendidikan dan kebudayaan.

“Program afirmasi dari pemerintah pusat untuk daerah 3T masih diperlukan untuk mengurangi kesenjangan dengan daerah lain yang relatif lebih maju,” kata Mendikbud saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/4/2018).

Program afirmasi atau keberpihakan ini sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan pembangunan dari pinggiran. Mendikbud mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki berbagai program afirmasi untuk daerah 3T.

Namun Muhadjir mengimbau pemerintah daerah yang masuk kategori 3T

untuk berbenah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk kemajuan daerahnya. Di sektor pendidikan, Mendikbud mengajak pemerintah daerah mengalokasikan minimal 20 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pendidikan.

Mendikbud mengapresiasi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah mengalokasikan lebih dari 20 persen APBD untuk sektor pendidikan. “Hanya saja karena APBD kabupaten ini tidak besar, jadi masih relatif kurang,” kata Muhadjir.

Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Manggarai Barat, Mendikbud meninjau

sarana dan prasarana di sejumlah SMK. Mendikbud menilai banyak SMK di provinsi NTT belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, terutama peralatan untuk praktikum siswa.

Mendikbud mengatakan pihaknya melalui Direktorat Pembinaan SMK siap

membantu penyediaan peralatan praktikum untuk SMK, khususnya untuk daerah 3T. “Karena SMK adalah kewenangan provinsi, kita akan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar bantuannya tidak tumpang tindih,” pungkas Muhadjir. (Nur Widiyanto)

 

Baca Juga :

 

 

Tinjau Ujian Nasional, Mendikbud Ikuti Aturan Tidak Masuk Ruang Ujia

Tinjau Ujian Nasional, Mendikbud Ikuti Aturan Tidak Masuk Ruang Ujia

Tinjau Ujian Nasional, Mendikbud Ikuti Aturan Tidak Masuk Ruang Ujia

Tinjau Ujian Nasional, Mendikbud Ikuti Aturan Tidak Masuk Ruang Ujia
Tinjau Ujian Nasional, Mendikbud Ikuti Aturan Tidak Masuk Ruang Ujia

Kemendikbud — Hari ini (2/4/2018) ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2017/2018 dimulai. Pelaksanaan ujian tahun ini dimulai dari jenang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) meninjau pelaksanaan UN berbasis komputer (UNBK) di Jakarta, yakni di SMK Negeri 29 dan SMK Negeri 6 Jakarta. Sesuai peraturan, Mendikbud hanya melihat suasana siswa menjalani UNBK dari luar ruang ujian.

Sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018, setiap ruang UNBK hanya boleh dimasuki oleh peserta ujian, pengawas, proktor, atau teknisi. Selain itu di setiap ruang UNBK juga wajib ditempel pengumuman bertuliskan: “DILARANG MASUK RUANGAN SELAIN PESERTA UJIAN, PENGAWAS, PROKTOR, ATAU TEKNISI. TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI DAN/ATAU KAMERA DALAM RUANG UJIAN”.

“Dari luar kelas kita juga bisa mengintip kondisi atau keadaan bagaimana mereka mengadakan UNBK,” ujar Mendikbud di SMKN 29 Jakarta. Jadwal UNBK di SMK ini dibagi menjadi dua gelombang per hari untuk total peserta 247 siswa.

Setelah meninjau penyelenggaraan UNBK di SMKN 29 Jakarta, Mendikbud

segera menuju SMKN 6 Jakarta yang terletak tidak jauh dari SMKN 29 Jakarta. DI SMKN 6 Jakarta Mendikbud juga memantau pelaksanaan UNBK dari luar kelas dengan berkeliling sekolah. Ia juga melihat suasana ujian di dalam kelas melalui sistem kamera pengawas atau CCTV. Monitor CCTV di SMKN 6 Jakarta bisa dilihat di ruang kepala sekolah.

Mendikbud mengatakan, UNBK belum bisa diterapkan 100 persen di seluruh provinsi di Indonesia. Hingga tahun ini, baru ada 19 provinsi yang melaksanakan 100 persen UNBK di seluruh sekolahnya, sedangkan provinsi lain beragam tingkat persentase pelaksanaan UNBK. “Paling rendah 60 persen,” ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menuturkan, tahun

depan pemerintah akan memprioritaskan daerah-daerah terpencil agar dapat melaksanakan UNBK. “Terutama dalam memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan supaya bisa segera memenuhi ketentuan, dan bisa memenuhi standar sehingga bisa melaksanakan UNBK,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

Kemendikbud per tanggal 9 Maret 2018, ada 13.054 SMK yang menjalankan ujian nasional tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.495 SMK menerapkan UNBK (96 persen dari total sekolah), sedangkan sisanya masih menerapkan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP). (Desliana Maulipaksi)

 

Sumber :

http://ejournal.upi.edu/index.php/WapFi/comment/view/13728/0/115982

Acara Menyambut Hari Film Nasional: dari Lokakarya hingga Gelar Wicara

Acara Menyambut Hari Film Nasional dari Lokakarya hingga Gelar Wicara

Acara Menyambut Hari Film Nasional: dari Lokakarya hingga Gelar Wicara

Acara Menyambut Hari Film Nasional dari Lokakarya hingga Gelar Wicara
Acara Menyambut Hari Film Nasional dari Lokakarya hingga Gelar Wicara

Menyambut peringatan Hari Film Nasional tahun 2018 (HFN 2018), Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar sejumlah acara yang terkait perfilman. Acara-acara yang dilaksanakan meliputi sejumlah lokakarya (workshop) perfilman, acara nonton bareng film nasional di sejumlah kota, hingga gelar wicara (talkshow) baik di radio maupun media sosial.

Acara-acara tersebut dilaksanakan selain bertujuan memeriahkan peringatan HFN 2018, juga untuk meningkatkan kompetensi insan perfilman tanah air, dan mengajak masyarakat menikmati film nasional dengan cara yang benar. Acara-acara yang dilaksanakan dari awal tahun 2018 tersebut memperoleh sambutan yang antusias dari insan perfilman maupun masyarakat.

Lokakarya perfilman dilakukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang perfilman. Salah satu jenis keahlian yang didorong untuk dimiliki insan perfilman adalah asesor bidang perfilman. Sebagai upaya meningkatkan kompetensi asesor perfilman, Pusbangfilm menyelenggarakan Pelatihan Asesor Kompetensi Bidang Perfilman, tanggal 1 sampai dengan 7 Maret 2018 di Hotel Mirah Bogor. Kegiatan ini diikuti 24 peserta hasil seleksi yang dilakukan sebelumnya.

Asesor bidang perfilman sangat penting untuk proses sertifikasi tenaga perfilman. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman pasal 74 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa setiap insan perfilman harus memenuhi standar kompetensi. Standar kompetensi yang dimaksud dilakukan melalui sertifikasi.

Kepala Pusbangfilm, Maman Wijaya, mengatakan tujuan penilaian (assessment) di bidang perfilman adalah meningkatkan kompetensi SDM bidang perfilman agar mampu bersaing di era pasar bebas. “Terlebih lagi dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean, kita butuh SDM bidang perfilman yang kompeten dan memiliki sertifikat kompetensi,” kata Maman Wajaya, Senin (5/3/2018).

Dalam pelatihan selama tujuh hari ini, peserta memperoleh materi yang lengkap tentang penilaian kompetensi bidang perfilman. Selain mendapatkan materi terkait penilaian, peserta juga melakukan role play atau praktik penilaian yang dipandu langsung oleh master asesor dari BNSP. Setelah pelatihan, dilakukan ujian sertifikasi. Dari 24 peserta, 18 peserta dinyatakan lulus sebagai asesor bidang perfilman dan memperoleh sertifikat asesor.

Selain lokakarya asesor perfilaman, sebagai upaya untuk pemenuhan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pusbangfilm juga menggelar lokakarya Perfilman Tingkat Dasar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud di Bojongsari, Depok pada tanggal 15 – 20 Maret 2018. Kegiatan ini dibuka Kepala Pusbangfilm Maman Wijaya.

Maman Wijaya berharap melalui pola seperti ini dapat disiapkan bibit-bibit muda insan perfilman yang sesuai dengan kebutuhan standar kompetensi dan peta okupasi. “Tentu saja kami berharap agar setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat membuat karya film yang gaungnya dapat terdengar oleh Pusbangfilm, misalnya menang dalam festival atau bahkan diputar di bioskop,” tuturnya.

Lokakarya selama tiga hari ini dibagi menjadi empat bidang keahlian, yaitu tata artistik, tata kamera, tata suara, dan editing. Peserta lokakarya dibimbing oleh praktisi perfilman yang sudah berpengalaman seperti Hans Revo untuk tata artistik, Dana Risa di bidang animasi, Dewi Alibasja untuk editing, dan Wahyudi Dono di bidang tata suara. Selain keempat bidang tersebut, khusus untuk guru SMK dibuka kelas untuk bidang animasi.

Sebelum memulai pelatihan, seluruh peserta diwajibkan untuk mengikuti

pretest. Hasil pretest tersebut nantinya akan dijadikan acuan dalam memberikan materi kepada peserta. Pelatihan ini diikuti oleh 182 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia dan dari berbagai kalangan, termasuk komunitas perfilman, guru, dan pegawai Kemendikbud.

Acara gelar wicara (takshow) juga dilaksanakan menyambut HFN 2018 ini. Gelar Wicara melalui media sosial Facebook Kemendikbud dilaksanakan tanggal 16 Maret 2018. Selain itu gelar wicara melalui radio Sindo Trijaya FM digelar 22 Maret 2018. Dalam berbagai acara gelar wicara tersebut Kepala Pusbangfilm Maman Wijaya mengajak masyarakat turut merayakan bulan film nasional di sepanjang bulan Maret. Maman Wijaya mengatakan bahwa peringatan hari film nasional merupakan perwujudan kecintaan masyarakat terhadap film Indonesia.

“Di tanggal 30 Maret nanti, mari kita ramaikan bioskop untuk menonton film

Indonesia. Akan diputar serentak di seluruh bioskop,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Perfilman, Maman Wijaya, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Tahun 2017 yang lalu jumlah penonton film Indonesia meningkat cukup signifikan, tercatat lebih dari 40 juta penonton film Indonesia. Hal tersebut meningkat sekitar 32 persen dari jumlah penonton film Indonesia di tahun sebelumnya.

“Gerakan ayo nonton film Indonesia di bioskop merupakan gerakan sederhana

yang konkret untuk mendukung perfilman nasional,” kata Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) ’56, Marcella Zalianty. Marcella mengungkapkan, saat ini Parfi mendorong tersedianya bioskop-bioskop rakyat di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi. (Nur Widiyanto)

 

Sumber :

http://www.macrothink.org/journal/index.php/ajfa/comment/view/11810/10136/10717

Kode Etik Insinyur Indonesia

Kode Etik Insinyur Indonesia

Kode Etik Insinyur Indonesia

 

Kode Etik Insinyur Indonesia

Insinyur memiliki kode etik di indonesia itu disebut “Catur Karsa Sapta Darma Insinyur Indonesia” dan kode etik insinyur itu diantaranya memiliki prinsip-prinsip dasar dan tuntunan sikap, diantaranya adalah:

  1. – Mengutamakan keluhuran budi.
  2. – Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat
  3. manusia.
  4. – Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas
  5. dan tanggung jawabnya.
  6. – Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.

Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI)

Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) merupakan suatu asosiasi dimana setiap anggota ASTTI wajib selalu bersikap bertingkah laku dan bertindak berdasarkan etika umum seorang ahli pelaksana jasa konstruksi. Kode etik ASTTI antara lain.

–  Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar Fundamental untuk mewujudkan manusia yang berjiwa Pancasila serta memiliki kesadaran Nasional yang tinggi, tunduk kepada perundang-undangan & peraturan yang berlaku serta menghindarkan diri dari perbuatan melawan hukum.

Kode Etik & Tata Laku

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya maka disusunlah ketentuan dasar Kode Etik dan Tata Laku Profesi yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Anggota Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia.

Kode Etik

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar Fundamental untuk mewujudkan manusia yang berjiwa Pancasila serta memiliki kesadaran Nasional yang tinggi, tunduk kepada perundang-undangan & peraturan yang berlaku serta menghindarkan diri dari perbuatan melawan hukum.

Tanggap terhadap kemajuan & senantiasa memelihara serta meningkatkan Kemampuan Teknis, Mutu, Keahlian & Pengabdian profesinya seiring dengan perkembangan teknologi.

Penuh rasa tanggung jawab serta selalu berusaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai teknologi dan penerapannya yang tepat sebagai tuntutan dari keprofesionalan.

Disiplin serta berusaha agar pekerjaan yang dilaksanakannya dapat berdaya guna dan berhasil guna melalui proses persaingan yang sehat serta menjauhkan diri dari praktek/tindakan tidak terpuji yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

Adil, Tegas, Bijaksana dan Arif serta Dewasa dalam membuat keputusan-keputusan keteknisan dengan berpedoman kepada Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, Lingkungan, serta Kesejahteraan Masyarakat.

Setiap anggota ASTTI wajib selalu bersikap bertingkah laku dan bertindak berdasarkan etika umum seorang ahli pelaksana Jasa Konstruksi.

Tata Laku Profesi

Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan dan nama baik profesi tenaga ahli pelaksana jasa konstruksi dalam hubungan kerjanya, baik dengan pihak pemberi tugas, sesama rekan seprofesi, sesama rekan Ahli profesi lain, pemerintah dan masyarakat.

Bertindak jujur, adil, lugas dan transparan dengan penuh dedikasi dalam memberikan pelayanan, baik kepada pengguna jasa maupun penyedia jasa lainnya tanpa merugikan para pemangku kepentingan lain termasuk pemerintah dan masyarakat. Saling bertukar pengetahuan dalam bidang keahlian secara wajar dengan sesama rekan seprofesi dan/atau ahli profesi lainnya.

Selalu meningkatkan pengertian dan apresiasi masyarakat terhadap  profesi ahli pelaksana jasa konstruksi profesionalisme pada khususnya dan profesi lain pada umumnya sehingga masyarakat dapat lebih menghayati peran dan hasil karya profesional ahli pelaksana jasa konstruksi.

Menghormati prinsip-prinsip pemberian imbalan jasa yang wajar, layak dan memadai bagi para ahli pelaksana jasa konstruksi profesional pada khususnya dan ahli-ahli lain pada umumnya.

Menghargai dan menghormati reputasi profesi rekan pelaksana jasa konstruksi profesional pada khususnya serta rekan ahli lain pada umumnya sesuai perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesi     masing-masing Mendapatkan tugas berdasarkan standar keahlian, kemampuan dan standar kompetensi secara profesional tanpa    melalui jalan-jalan yang tidak wajar antara lain dengan cara menawarkan komisi atau mempergunakan pengaruh yang tidak pada tempatnya.

Bekerjasama sebagai pelaksana jasa konstruksi hanya dengan sesama rekan seprofesi tenaga ahli dan/atau rekan ahli profesional lain yang memiliki integritas yang tinggi.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang pelaksana jasa konstruksi harus selalu menjaga etika profesi terutama dalam bertindak sebagai tumpuan kepercayaan pemberi tugas.

Artikel terkait ;