Evaluasi Implementasi kebijakan
Posted in: Pendidikan

Evaluasi Implementasi kebijakan

Evaluasi Implementasi kebijakan

Evaluasi Implementasi kebijakan

Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah

suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Darwin, 1994: 34). Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. (Hanafi & Guntur, 1984: 16).
Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui 4 aspek yaitu: 1) Proses pembuatan kebijakan, 2) Proses implementasi kebijakan, 3) Konsekuensi kebijakan, 4) Efektivitas dampak kebijakan (Wibowo, 1994: 9). Sementara itu Pall (1987: 52) membagi evaluasi kebijakan kedalam empat kategori, yaitu: 1) Planning and need evaluations, 2) Process evaluations, 3) Impact evaluations, 4) Efficiency evaluations, Menurut Ripley (Riyanto, 1997: 35), evaluasi implementasi kebijakan adalah evaluasi yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses
2. Dilaksanakan dengan menambah pada perspektif apa yang terjadi selain kepatuhan
3. Dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka pendek.
Mengenai konsep implementasi sendiri, Presman dan Wildavsky (dalam Wahab (2002: 60) mengartikannya, sebagai “to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”. Sedangkan Van Horn dan Van Meter (1975: 447) mengartikan sebagai ”Those action by public an private individual (or groups) that are directed at the achiefment of objectives set fort in prior policy decisions”.
Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan Udoji (dalam Abdul Wahab, 1991: 45). Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan. Menurut Anderson (1979: 68), ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu: 1) siapa yang mengimplementasikan, 2) hakekat dari proses administrasi, 3) kepatuhan, dan 4) dampak dari pelaksanaan kebijakan.
Sementara itu menurut Ripley & Franklin(1986,54) ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu compliance (kepatuhan) dan What”s happening ? (Apa yang terjadi ). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk “what’s happening” mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.
Guna melihat keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model implementasi, antara lain model yang dikembangkan Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu 1) Karakteristik masalah, 2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, 3) Faktor-faktor di luar peraturan.(Wibowo dkk, 1994: 25) Karakterisitik masalah berkaitan dengan mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan. Semakin mudah suatu masalah digarap dan dikendalikan maka akan diharapkan dengan mudah tercapai efektivitas dalam implementasinya. Struktur manajemen program tercermin dalam kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
Sementara itu sejumlah variabel diluar peraturan yang mempengaruhi proses implementasi, antara lain: 1) Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi, 2) Dukungan publik, 3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok, 4) Dukungan dari pejabat atasan, 5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.
Pemikiran Sabatier dan Mazmanian ini menganggap bahwa suatu Implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksananya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini disebut top down.
Sementara itu Van Horn dan Van Meter (1975: 447), dengan modelnya merumuskan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan adalah; 1) standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, 2) tersedianya sumber daya, baik yang berupa dana, tehnologi, sarana maupun prasarana lainnya, 3) komunikasi antara organisasi yang baik ,4) karakteristik birokrasi pelaksana, 5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik Sementara itu menurut Grindle (1980), implementasi ditentukan oleh isi (content) kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam hal ini, Isi kebijakan mencakup: 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) Derajat perubahan yang diinginkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan, 5) Siapa pelaksana program, 6) Sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu Konteks kebijakan meliputi: 1)Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, 2) Karakteristik lembaga dan penguasa, 3) Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Dalam penelitian ini tidak mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi akan tetapi lebih mengacu bagaimana proses itu berlangsung, apakah telah sesuai dengan aturan pelaksanaannya, hasil apa yang telah diperoleh selama proses implementasi, bagaimana sikap pelaksananya, bagaimana sejumlah sumber digunakan untuk proses implementasi. Dengan demikian evaluasi implementasi dititikberatkan pada evalusi kinerja proses implementasi kebijakannya. Konsep yang dipilih adalah dari Ripley (1985).


Baca Juga :