Kehujahan istishhab

Kehujahan istishhab

Kehujahan istishhab
Kehujahan istishhab

 

Para ulam usul fiqih berbeda pendapat tentang kehujahan istishhab diantaranya:

Pertama

menurut mayoritas mutakalimin (ahli kalam ), istishhab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetepkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian pula untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang , harus pula berdasarkan dalil. Alasan mereka, mendasarkan hukum pada istishhab, merupakan penetapan hukum tanpa dalil, sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil, namun untuk memberlakukan hukum itu untuk masa yang akan datang diperlukan dalil yang lain. Istishhab menurut mereka bukan dalil. Karena menetapkanhukum yang ada di masa lampau berlangsung terus sampai masa yang akan datang.

Kedua

menurut mayoritas hanafiyyah, khususnya muta’akhirin (genarasi belakangan ), istishhab bisa menjadi hujah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan mengaggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang. Tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang akan ada. Alasan mereka , seorang mujtahid dalam meneliti hukum suatu masalah yang sudah ada, mempunyai gambaran bahwa hukumnya sudah ada atau sudah dibatalkan. Akan tetapi tidak mengetahui atau tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa hukum itu telah dibatalkan. Dalam kaitan ini mujtahid tersebut harus berpegang pada hukum yang sudah ada, karena dia tidak mengetahui adanya dalil yang membatalkan hukum itu. Namun demikian penetapan ini, hanya berlaku pada kasus yang sudah ada hukumnya dan tidak berlaku pada kasus yang akan ditetapkan hukumnya, artinya, istishhab hanya bisa dijadikan hujah untuk mempertahankan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil yang membatalkan hukum itu, tetapi tidak berlaku untuk menetapkan hak yang baru muncul.

Ketiga

ulama malikiyyah, syafi’iyyah, hanabila, zhahiriyah dan syi’ah berpendapat bahwa istishhab bisa menjadi hujjah secara mtlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selam belum ada dalil yang mengubahnya. Alasan mereka adalah suatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secra qath’I (pasti) maupun yang dhani (relative), maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahannya, apabila tidak demikian maka bisa membawa akibat tidaak berlakunya seluruh hukum-hukum yang di syariatkan oleh Allh dan Rasulallah.

Baca Juga: