Posted in: Pendidikan

 LEMBAGA NEGARA PADA MASA 17 AGUSTUS 1945 – 27 DESEMBER 1949

 LEMBAGA NEGARA PADA MASA 17 AGUSTUS 1945  27 DESEMBER 1949

Suatu Negara tidak aka bisa mewujudkan cita-citanya tanpa adanya Lembaga-Lembaga Negara yang mengatur dan mengawasi jalannya suatu pemerintahan dalam Negara. Sesuai UUD 1945 yang terdiri dari 37 Pasal, disamping 4 Pasal Peraturan Peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, yang tentunya masing-masing Bab mengatur bidang tertentu pula, seperti halnya lembaga Negara juga diatur didalamnya.

  1. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ( MPR )

Undang – Undang Dasar (  Pasal 2  –  Pasal 3  ) menetapkan tugas majelis yaitu :

  • Menetapkan UUD ( Pasal 3 )
  • Menetapkan GBHN dan Haluan Negara ( Pasal 3 )
  • Memilih presiden dan wakil presiden ( Pasal 6 ayat 2 )

MPR adalah pemegang kekuasaan Negara tertinggi dan pelaksana dari kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1, susunan dari majelis terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah “dan golongan” menurut aturan yang ditetapkan dengan UUD.

 

  1. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Menurut Pasal 4 UUD 1945 Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, artinya presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara. Dalam menjalankan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden. Selain itu presiden memegang kekuasaan membentuk UUD dengan persetujuan DPR (Pasal 5 UUD), jelaslah bahwa selain memegang kekuasaan eksekutif presiden bersama-sama dengan DPR juga menjalankan kekuasaan kekuasaan legislative.

  1. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG ( DPA )

Dewan Pertimbangan Agung merupakan lembaga tinggi Negara, susunan dewan ini diatur dalam pasal 16 ayat 1 UUD 1945. DPA adalah sebuah lembaga atau badan penasehat pemerintah. Selain itu  juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden, berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada pemerintah.

baca juga :