Posted in: Perikanan

MAKLUMAT PEMERINTAHAN TANGGAL 14 NOPEMBER 1945

MAKLUMAT PEMERINTAHAN TANGGAL 14 NOPEMBER 1945

Perubahan ke dua yang terjadi  dalam penyelenggaraan Negara ialah dengan dikeluarkkannya maklumat pemerintahan tanggal 14 Nopember 1945. Maklumat ini sebenarnya adalah suatu tindakan yang bermaksud akan mengadakan pembaruan terhadap susunan kabinet yang ada yaitu yang pada waktu itu di pimpin oleh presiden (Kabinet 1 RI), maka dengan maklumat ini diumumkan nama mentri-mentri dalam susunan kabinet yang baru. Kalau semula kabinet dibawah pimpinan presiden maka dalam kabinet baru ini diketuai oleh seorang perdana mentri, yaitu dengan Sultan Syahir sebagai perdana mentrinya. Maka dari itu dengan dikeluarkannya Maklumat ini, sejak saat itu pula terjadilah lagi perubahan dalam praktek penyelenggaraan Negara. Kalau semula dalam system Undang-Undang Dasar dianut system presidentil maka sejak itu dipergunakan system “Kabinet palemter” (Kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitunngkan suara-suara yang hidup dalam palemen)

  1. SISTEM KONTITUSI DAN PERATURAN YANG DIPAKAI PADA PERIODE

17 AGUSTUS 1945  27 DESEMBER 1949

Pemerintahan berdasar atas system kontistusi ( hukum dasar ), tidak bersifat absolustisme ( kekuasaan yang tidak terbatas ). System ini memberikan ketegasan bahwa cara penngendalian pemerintah di batasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan dan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti GBHN, UU, dsb. Dengan demikian system ini memperkuat dan menegaskan lagi system Negara hukum.

Dengan landasan system landasan hukum dan Negara konstitusional, diciptakanlah system mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga Negara yang dapat menjamin terlaksanakannya system itu sendiri dan dengan sendirinya juga dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional.

sumber :

https://forbeslux.co.id/underwater-survival-sim-apk/