Ombudsman: Pemprov DKI Langgar Ketentuan Zonasi dalam PPDB 2019

Ombudsman: Pemprov DKI Langgar Ketentuan Zonasi dalam PPDB 2019

Ombudsman Pemprov DKI Langgar Ketentuan Zonasi dalam PPDB 2019
Ombudsman Pemprov DKI Langgar Ketentuan Zonasi dalam PPDB 2019

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Wilayah Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengatakan, berdasarkan pantauan tim ORI, pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta tidak menjalankan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai Permendikbud. Hal ini terlihat dari juknis penerapan PPDB yang sama sekali tidak mempergunakan sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Hal pertama yang diperhitungkan dalam juknis versi Pemprov DKI Jakarta adalah nilai UN. Setelah itu, baru diperhitungkan lokasi, nomor urut pendaftaran, dan waktu pendaftaran.

“Setelah kami mempelajari juknis PPDB DKI Jakarta, kami bisa menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sama sekali tidak menjalankan sistem zonasi. Jadi zero zonasi karena dalam juknis itu kami melihat bahwa dasar penentuan calon peserta didik untuk masuk ke sekolah itu tidak mempergunakan sistem zonasi sama sekali,” jelasnya di Jakarta, Kamis (27/6).

Menurut dia, dari sisi Permendikbud sebetulnya Pemprov DKI Jakarta sudah

melakukan maladministrasi. Namun, jika melihat PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pemprov DKI tidak bisa disalahkan.

Sebab, PP tersebut menyatakan hasil ujian nasional (UN) harus menjadi dasar untuk kenaikan jenjang pendidikan tinggi. Ini tentu bertentangan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Dengan begitu, kisruh PPDB ini tidak dapat dilimpahkan kepada satu pihak saja.

Teguh menyebutkan, pemerintah harus segera merevisi ketidaksinkronan antara Permendikbud tentang PPDB dan PP Sisdiknas. Pasalnya, Kemdikbud juga memiliki Permendikbud Nomor 14 tahun 2015 terkait kewajiban untuk memakai hasil UN sebagai dasar masuk ke tingkat yang lebih tinggi.

“Permendikbud sendiri sebetulnya menurut kami tidak tepat karena tidak

memperhitungkan peraturan pemerintah yang ada di atasnya, termasuk PP 13 Tahun 2015 terkait Sisdiknas. Dari Sisdiknas dinyatakan dengan pasti bahwa ujian nasional harus dijadikan dasar utk kenaikan jenjang pendidikan ditingkat selanjutnya,” terangnya.

Oleh karena itu, ia mendorong Kemdikbud untuk memperhatikan dan

melakukan sinkronisasi antara peraturan dan perundangan yang lain. Dengan begitu, pelaksanaan PPDB di tahun mendatang bisa berjalan dengan lancar karena semua peraturannya sejalan dan tidak bertentangan seperti saat ini.

 

Sumber :

http://riskyeka.web.ugm.ac.id/sejarah-rajapatih-makasar-kebo-parud/