Nama Android O Akan Di Rilis Tepat Saat Gerhana Matahari Total

Nama Android O Akan Di Rilis Tepat Saat Gerhana Matahari Total

Nama Android O Akan Di Rilis Tepat Saat Gerhana Matahari Total

Raksasa teknologi Google di kabarkan akan segera merilis nama baru untuk sistem operasi Android buatan mereka. Berdasarkan urutan abjad kini OS Android di beri sandi nama Android O. Namun hingga kini belum ada kepastian apa kepanjangan O dari serial sistem operasi yang identik dengan warna hijau tersebut.

Menurut rencana nama resmi Android O akan segera di umumkan pada bulan

agustus ini. Salah satu informasi yang di kutip salah satu “whistleblower” ulung Evan Blass, melalui cuitan di akun Twitter miliknya menyebut jika rilis resmi nama Android O akan hadir pada 21 agustus mendatang.
Muat Lebih

Biaya Ganti Layar iPhone Jika Mengalami KerusakanMakin Mudah, Kirim DM Instagram Kini Bisa Lewat DesktopArti PO Saat Belanja di Online Shop

Baca Juga : Naik Pangkat, OVO Kini Jadi Startup Unicorn Kelima dari Indonesia

“Jadwal rilis Android O dijadwalkan pada pekan 8/21. Sepertinya pada tanggal 21 itu sendiri,” tulis Evan Blass via akun micro blogging miliknya yang beralamat di @evleaks.

Yang menarik adalah, pada tanggal 21 Agustus tersebut merupakan hari yang

bertepatan dengan momen terjadinya peristiwa alam gerhana matahari total di belahan Bumi bagian Amerika Serikat. Peristiwa alam yang populer di sebut Great American Total Solar Eclipse tersebut akan jatuh pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 mendatang . Gerhana matahari total yang hanya akan terjadi di bagian AS akan terlihat membentang dari Oregon hingga South Carolina, sepanjang 112 kilometer.

Namun hingga kini pihak Google sendiri masih tutup mulut terkait rumor yang

beredar tentang rencana rilis Android O milik mereka. Di lansir dari PhoneArena Minggu (13/8/2017), perusahaan yang berbasis di California tersebut enggan berkomentar banyak terkait isu yang di hembuskan oleh beberapa pembocor.

 

Sumber :

https://mlwcards.com/

Kasus Ijon di Dinas Pendidikan, KPK Periksa Lima Tersangka

Kasus Ijon di Dinas Pendidikan, KPK Periksa Lima Tersangka

Kasus Ijon di Dinas Pendidikan, KPK Periksa Lima Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pendalaman

terhadap kasus dugaan suap Dinas Pendidikan dan dinas-dinas lain pada Pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Untuk itu, hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima orang tersangka dalam kasus tersebut.

Mereka adalah Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Umar Usman, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pemkab Banyuasin Darus Rustami, Kasie Pembangunan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Sutaryo, dan pemilik CV Putra Pratama (PP) Zulfikar Muharam.
Akhirnya, Perempuan yang Dikabarkan Dianiaya Krishna Murti Bicara

“Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Kepala

Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Selasa (20/9/2016).

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian dan lima orang lainnya sebagai tersangka.

Yan Anton diduga menerima suap Rp1 miliar dari Zulfikar dengan menjanjikan proyek-proyek di Disdik dan dinas lainnya. Dia diduga turut melibatkan para anak buahnya dalam ijon proyek-proyek berujung suap tersebut.
Ahok Bongkar Modus Tukang Sapu yang Membuat Jakarta Banjir

KPK kemudian menjerat Yan Anton, Umar, Darus, Sutaryo, dan Kirman selaku

penerima suap dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 5 ayat 1 kesatu KUHP. Sementara Zulfikar selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13‎ UU Tipikor.

 

Baca Juga :

Masyarakat Diminta Melapor Jika Ada Pungli di Sekolah dan PTN

Masyarakat Diminta Melapor Jika Ada Pungli di Sekolah dan PTN

Masyarakat Diminta Melapor Jika Ada Pungli di Sekolah dan PTN

Masyarakat yang mengetahui indikasi adanya kecurangan atau pungutan liar di sekolah atau perguruan tinggi negeri diminta untuk melaporkannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui daring.

Staf Khusus Mendikbud bidang Pengelolaan Pemangku Kepentingan Muhammad Chozin di Jakarta, Selasa, menganjurkan orang tua murid, siswa, atau guru yang mengetahui adanya pungutan liar ke alamat situs laporpungli.kemdikbud.go.id.

Dalam situs tersebut pelapor akan diminta mengisi formulir yang berisi nama,

alamat, hingga laporannya. Chozin mengatakan pelapor tidak perlu khawatir terhadap dampak dari aduannya karena identitas pelapor akan dirahasiakan.

Setelah melapor, tim dari Kemendikbud akan memverifikasi laporan tersebut dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan mengirim tim ke lapangan.

“Tim akan langsung ke lapangan. Hasilnya bisa disanksi kalau diperlukan sanksi, peringatan, atau teguran,” kata Chozin.

Dengan adanya kemudahan laporan via daring tersebut, Kemendikbud

mengharapkan masyarakat turut proaktif dalam melaporkan kasus pungli untuk memaksimalkan penanganan pungutan liar. Terlebih, lanjut dia, saat ini sedang dalam masa penerimaan siswa baru di SMP dan SMA serta perguruan tinggi negeri.

 

Selain melaporkan langsung ke Kemendikbud, masyarakat juga bisa

melaporkan pada Satgas Masyarakat Antimafia Pendidikan terkait adanya indikasi kecurangan penyelewengan pada proses penerimaan siswa baru tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi, penyelewengan terhadap proses penggunaan dana pendidikan seperti dana BOS, serta kecurangan terhadap proses pengangkatan guru dan jenjang kepangkatan (akreditasi) yang tidak adil.

Laporan tersebut nantinya akan diteruskan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPR, atau penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian. [Antara]

 

Sumber :

https://www.pagarsehat.web.id/contoh-paragraf-narasi-kesehatan/

Mendikbud: Sekolah Tak Akan Maju Jika Andalkan Dana BOS

Mendikbud: Sekolah Tak Akan Maju Jika Andalkan Dana BOS

Mendikbud Sekolah Tak Akan Maju Jika Andalkan Dana BOS

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy

mengatakan mulai tahun ini sekolah diizinkan menghimpun dana dari masyarakat.

“Mulai tahun ini sekolah diizinkan menghimpun dana dari masyarakat seperti donatur dan alumni. Terutama alumni yang sudah sukses, seperti menteri dulu juga sekolah,” ujar Muhadjir di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Dia menjelaskan saat ini waktunya bagi para alumni memberi sumbangan

kepada sekolahnya dulu, terutama pada siswa yang tidak mampu.

Sementara, dana dari masyarakat digunakan untuk meningkatkan daya tahan untuk memajukan sekolah.

“Kalau sekolah hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka sekolah tidak akan maju,” kata dia.

Mendikbud mengatakan ada perbedaan antara pungutan liar dan yang tidak liar.

“Kemdikbud sudah mengeluarkan peraturan bahwa pada dasarnya, sekolah

dibolehkan menghimpun dana dari masyarakat asal tak memaksa, dalam rangka memperkuat pendanaan sekolah dengan semangat gotong royong,” kata dia.

Kemdikbud sudah melakukan konsultasi dengan Menkopolhukam terkait posisi dan langkah Kemdikbud.

“Ternyata tak masalah asal itu resmi dan pemanfaatannya untuk pengembangan sekolah dan tak melanggar undang-undang, ” cetus dia.

Sebelumnya, sekolah dilarang melakukan pungutan karena kerap ditemukan penyimpangan dalam pengelolaannya. (Antara)

 

Sumber :

https://www.evaluasi.or.id/2020/01/contoh-paragraf-argumentasi-tentang.html

Konsep Bentuk Usaha Tetap

Konsep Bentuk Usaha Tetap

Konsep Bentuk Usaha Tetap

Konsep Bentuk Usaha Tetap
Konsep Bentuk Usaha Tetap
Konsep dasar pemajakan atas laba usaha (business profits) dari perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan cara lintas batas negara adalah bahwa laba perusahaan tidak akan dikenakan pajak di negara di mana perusahaan tersebut tidak menjadi subjek pajak dalam negeri, kecuali perusahaan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan negara di mana laba usaha tersebut diperoleh. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai hubungan erat dengan negara di mana laba usaha tersebut diperoleh jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya di negara tersebut melalui permanent establishment (PE). Dengan demikian, tanpa adanya PE di negara sumber, maka negara sumber tidak dapat mengenakan pajak atas laba usaha yang bersumber di negaranya tersebut.

 

Dalam model perjanjian penghindaran pajak berganda yang dikembangkan oleh OECD, pemajakan atas laba usaha ini diatur dalam Pasal 7. Pasal 7 OECD Model menyatakan bahwa laba usaha hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali perusahaan tersebut mempunyai PE di negara sumber. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 OECD Model ini, negara sumber mempunyai hak pemajakan atas laba usaha jika di negara sumber tersebut terdapat PE. Oleh karena itu, konsep PE menjadi sangat penting dalam pemajakan atas laba usaha.

Konsep dasar (PE) diatur dalam pasal 5 OECD Model. Bentuk-bentuk PE seperti yang diatur dalam OECD Model adalah sebagai berikut:
1. Bentuk dasar atau “Basic Rule PE” (Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3));
2. Konstruksi atau “Construction PE” (Pasal 5 ayat (3));
3. Keagenan atau “Agency PE” (Pasal 5 ayat (5)).
Sedangkan berdasarkan UN Model, bentuk-bentuk PE adalah sebagai berikut:
1. Bentuk Dasar atau “Basic Rule PE” (Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3));
2. Konstruksi atau “Construction PE” (Pasal 5 ayat (3) huruf a);
3. Pemberian Jasa atau “Service PE” (Pasal 5 ayat (3) huruf b);
4. Keagenan atau “Agency PE” (Pasal 5 ayat (5));
5. Asuransi atau “Insurance PE” (Pasal 5 ayat (6)).
Dari bentuk-bentuk PE di atas, dapat kita lihat bahwa pengertian PE berdasarkan UN Model lebih luas daripada OECD Model. Hal ini disebabkan karena UN Model dikembangkan untuk kepentingan negara-negara pengimpor modal (capital importing countries). Dengan memperluas bentuk-bentuk PE maka kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk mengenakan pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh subjek pajak luar negeri yang berasal dari negara-negara maju (capital exporting countries) akan lebih besar lagi.

SAAR SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING

SAAR SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING

SAAR SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING

Banyak negara, pada umumnya, telah memiliki ketentuan khusus anti penghindaran pajak (Specific Anti Avoidance Rule/SAAR) untuk mencegah praktik treaty shopping dalam undang-undang pajak domestik mereka. Di lain pihak, meskipun ketentuan khusus anti penghindaran pajak (SAAR) sudah diatur dalam ketentuan pajak domestik di suatu negara tetapi tidak cukup efektif untuk menangkal praktik treaty shopping seperti yang dinyatakan oleh Arnold (Tidak cukup kuat dapat diartikan bahwa dalam pembuatan UU Pajak sangat sulit untuk memprediksi skema-skema khusus penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh subjek pajak di kemudian hari). Untuk dapat menangkal praktik penghindaran pajak perlu adanya kombinasi antara ketentuan umum anti penghindaran pajak (General Anti Avoidance Rule/ GAAR) dan ketentuan khusus anti penghindaran pajak.

GAAR SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING
Paragraf 22 dan 22.1 OECD Commentary atas Pasal 1 menyatakan bahwa ketentuan anti penghindaran pajak domestik seperti “substance over form principle“, “economic substance“, dan ketentuan umum anti penghindaran pajak (General Anti Avoidance Rule/ GAAR) tidak bertentangan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda. Akan tetapi, sudah ada kesepakatan antara negara anggota OECD bahwa penerapan GAAR ini harus dilaksanakan dengan hati-hati agar jangan sampai terjadi pemajakan berganda. Penerapan ketentuan GAAR hanya bisa dilaksanakan jika sudah terdapat bukti yang sangat jelas bahwa perjanjian penghindaran pajak berganda telah disalahgunakan.

Ketentuan GAAR dapat dikembangkan melalui Undang-Undang pajak penghasilan atau dikembangkan oleh pengadilan pajak melalui putusan-putusannya. Salah satu doktrin yang dikembangkan oleh pengadilan di banyak negara dalam menyangkal praktik treaty shopping, melalui pendirian conduit company/paperbox company, yaitu dengan cara membuat aturan tentang step transaction doctrine. Ketentuan tentang step transaction doctrine tersebut telah dikembangkan di Pengadilan Pajak AS (US Tax Court).

Terkait dengan ketentuan step transaction doctrine, Pengadilan Pajak AS menyatakan bahwa suatu rangkaian transaksi yang secara formal dibuat terpisah akan dibatalkan dan dijadikan sebagai satu transaksi yang tidak terpisahkan. Selain itu, dalam rangka untuk menangkal complex series of transactions yang tidak mempunyai tujuan bisnis, semata-mata untuk menghindari pajak, Pengadilan Pajak AS memberikan 3 (tiga) macam alat uji untuk menerapkan ketentuan step transaction doctrine sebagai berikut ini:
1. Binding Commitment Test
Apabila terdapat serangkaian transaksi, maka apabila setelah tahap pertama dijalankan, ternyata ada suatu kesepakatan yang mengikat untuk menjalankan tahap yang kedua, maka transaksi yang terpisah tersebut akan dianggap tidak ada.
2. The End Result Test
Apabila terdapat transaksi yang sudah direncanakan dari awal bahwa transaksi tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan jika sampai ke tahap yang terakhir, maka transaksi yang terpisah tersebut akan dianggap tidak ada.
3. The Mutual Interdependence Test
Apabila tahap-tahap yang terpisah tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga jika suatu bentuk formal yang dibuat pada tahap yang pertama dijalankan, maka tahap pertama tersebut tidak akan mempunyai arti apapun jika tidak dijalankan sampai rangkaian dari tahap-tahap tersebut lengkap.

Dalam pasal-pasal perjanjian penghindaran pajak berganda terdapat ketentuan untuk menangkal agar suatu perjanjian penghindaran pajak berganda tidak disalahgunakan oleh subjek pajak yang tidak berhak (treay shopping) seperti pasal limitation of benefits. Akan tetapi, untuk memasukkan pasal-pasal tersebut ke dalam perjanjian penghindaran pajak berganda, yang masih berlaku, tidak mudah untuk dilakukan.

Ketentuan anti penghindaran pajak domestik diperkenankan sepanjang terdapat bukti yang jelas bahwa perjanjian penghindaran pajak berganda telah disalahgunakan. Walaupun suatu negara telah mempunyai SAAR untuk menangkal praktik treaty shopping, tetapi ketentuan tersebut masih belum cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan GAAR, yang dapat dikembangkan melalui undang-undang pajak penghasilan atau melalui putusan pengadilan pajak, sebagai pelengkap. Menurut Brian J. Arnold, dalam beberapa kasus GAAR harus dapat meng-override SAAR, jika tidak, maka para pelaku penghindaran pajak akan memanfaatkan kelemahan teknis dari undang-undang pajak penghasilan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa GAAR kedudukannya lebih tinggi dari SAAR.

Sumber : https://ekonomija.org/

LIMITATION ON BENEFITS SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING

LIMITATION ON BENEFITS SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING

LIMITATION ON BENEFITS SEBAGAI ANTI TREATY SHOPPING

OECD telah memberikan jalan keluar untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan beberapa alternatif, seperti: (i) looh-through approach; (ii) the channel approach; (iii) the limitation on benefits approach; dan (iv) bonafide test.
Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung di India dalam putusannya menyatakan bahwa jika otoritas pajak India ingin menyatakan bahwa negara pihak ketiga (non-resident country) tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas yang disediakan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda, maka negara harus mengadopsi ketentuan limitation of benefits seperti yang terdapat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda India-US. Maksud diadakan ketentuan limitation of benefits tersebut adalah dalam rangka untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak bergandaoleh subjek pajak yang tidak berwenang dan dalam rangka untuk kepastian hukum bagi subjek pajak.
Sehubungan dengan ketentuan limitation of benefits, perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia saat ini mempunyai pasal limitation of benefits hanya dengan USA. Akan tetapi, untuk dapat memasukkan (renegosiasi) pasal tersebut dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang masih berlaku saat ini adalah sesuatu yang sangat sulit karena dalam praktik, masa berlakunya perjanjian penghindaran pajak berganda dengan satu negara sampai renegosiasi rata-rata sekitar 14 tahun. Hal ini bisa terjadi karena suatu renegosiasi memerlukan adanya kepentingan bersama dari dua negara yang mengadakan renegosiasi perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut. Oleh karena itu, keinginan sepihak untuk memasukkan anti penghindaran pajak dalam perjanjian penghindaran pajak berganda banyak menemui kendala dalam praktiknya.

Sumber : https://intergalactictravelbureau.com/

Windows Phone Tamat, Nokia Tidak Pengaruh

Windows Phone Tamat, Nokia Tidak Pengaruh

Windows Phone Tamat, Nokia Tidak Pengaruh

Belum lama ini, Microsoft mengumumkan bahwa Windows Phone sudah tutup

usia. Melaui situs resminya, Microsoft menyatakan bahwa semua produk Windows Phone tidak akan lagi menerima update sistem keamanan pada 10 Desember 2019.

Perangkat yang menjalankan Windows 10 Mobile versi 1709 akan menerima patch dukungan keamanan hingga 10 Desember 2019 mendatang. Sementara Lumia 640 dan 640 XL pada versi 1703 hanya akan bertahan hingga 11 Juni 2019. Bahkan Microsoft menyarankan pengguna Windows Phone beralih ke perangkat Android dan iOS.

Seri Lumia 640 dan 640 XL dan yang terbaru merupakan hasil buah karya

Microsoft sendiri. Setelah Microsoft Mobile memproduksi smartphone sendiri pasca pisah dari Nokia pada tahun 2014 lalu.

Seperti yang kita ketahui, Nokia Mobile sendiri telah di akuisisi oleh Microsoft mobile pada tahun 2011 sampai 2014 lalu. Produk Lumia terdahulu masih diproduksi oleh Nokia.

Pasca lepas dari Microsoft, Nokia mobile diambil alih oleh HMD Global sejak

2016 lalu. Meski sudah pisah dari Microsoft, lantas bagaimana tanggapan Nokia terhadap tutupnya Windows Phone ? Redaksi Selular.ID mencoba menanyakan hal ini kepada Juha Werkkala, Product Manager, HMD Global dan Nicholas Lim, Head of Communications, APAC, HMD Global di bilangan SCBD, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

 

Baca Juga :

Apple Kembali Jual iPhone SE

Apple Kembali Jual iPhone SE

Apple Kembali Jual iPhone SE

Sejak tahun lalu, Apple dikabarkan akan kembali menjual iPhone SE. Hal itu diutarakan pada ajang Worldwide Developer Conference (WWDC) 2018 pada Juni lalu.

Disebutkan Apple SE menjadi iPhone harga terjangkau. Namun hingga akhir 2018 SE tidak kunjung dijual. Disebabkan perusahaan pembuat casing ponsel pintar ternama, Olixar, mengeluarkan informasi bahwa iPhone SE tidak akan meluncur pada 2018.

Namun kini, perusahaan besutan Steve Jobs itu diam-diam menjual kembali

iPhone SE

Apple menjual iPhone SE dengan memori internal 32GB dan 128GB seharga US$349 (sekira Rp 4,9 juta) dan US$449 (sekira 6,4 juta) di laman webnya.

Dilaporkan Macworld, Apple diam-diam mendaftarkan kembali iPhone SE untuk dijual lagi, kemungkinan perusahaan ingin membuang sisa persedian di gudang.

Selain iPhone SE, perusahaan juga menghentikan produksi iPhone X dan iPhone 6s. Apple pun menghapus ketiga ponsel itu dari website perusahaan.

Menurut informasi, ponsel SE generasi kedua ini akan disematkan berbagai

fitur terbaru.Salah satunya ialah TouchID yang ada pada iPhone seri-seri terbaru.

Tak hanya itu, iPhone SE akan meninggalkan lubang jack audio 3,5 milimeter. Itu berarti, sama seperti iPhone 7 sampai iPhone X, akan ada earphone yang tersambung dengan bluetooth.

Untuk chipset, Apple akan membenamkan prosesor A10 Fusion yang ada

pada iPhone 7. Apple iPhone SE dikabarkan memiliki performa yang cukup baik. Meski masih akan menggunakan prosesor Fusion A10 yang dipasangkan dengan RAM 2GB memori internal 32GB atau 128GB.

Sementara untuk kamera, iPhone SE didukung kanera belakang 12MP, kamera depan 5MP dan baterai berdaya 1.700 mAh.

Di sisi layar, iPhone SE bakal memiliki layar sebesar 4,2 inci. Ukuran ini memang cukup kecil jika dibandingkan dengan smartphone lain di 2018. Meski begitu, ukuran ini lebih besar 0,2 inci jika dibandingkan dengan iPhone SE generasi pertama.

 

Sumber :

https://obatpenggemukbadan.id/darkfire-heroes-apk/

ZTE: 2019, Bisnis Digital Lebih Menguntungkan Buat Operator

ZTE: 2019, Bisnis Digital Lebih Menguntungkan Buat Operator

ZTE 2019, Bisnis Digital Lebih Menguntungkan Buat Operator

Tahun 2018 ditutup dengan kinerja operator selular yang tidak memuaskan.

Pertama kalinya terjadi negative growth sekitar 6% yang dialami operator selama 2018 ini. Penurunan ini terjadi dari sisi pendapatan (-12,3%) dan juga EBITDA (-24,3%).

“Jika operator hanya fokus pada bisnis intinya yakni jaringan, dapat diprediksikan pendapatannya di tahun ini lebih kecil. Hanya USD 437 juta atau setara Rp6,2 triliun pada 2019. Namun, bila operator beralih ke digital, pendapatannya jauh lebih besar mencapai USD 4,5 miliar atau senilai Rp 64,2 juta,” papar Head of Wireless Marketing and Solution ZTE Indonesia, Andyan Pradipto disela acara Selular Business Forum (SBF) 2019 di Balai Kartini, Jakarta.

Menurut Andyan, jika operator masuk ke ranah keamanan siber potensinya menacpai USD85 juta setara Rp 1,2 triliun.

“Dari sisi enterprise mobility dan Internet of Things (IoT) mencapai USD 1,1

miliar atau setara Rp15,6 triliun. Sementara layanan telekomunikasi dan informasi untuk wirausaha memperoleh angka yang sama yakni USD1,1 miliar atau setara Rp15,6 triliun. Untuk komputasi awan dan hosting meraih USD 1,6 miliar atau serupa Rp22,8 triliun,” terang Andyan.

Disampaikan Andyan, seharusnya operator di Indonesia mengembangkan bisnis digital mereka untuk mendapatkan revenue yang lebih baik di tahun 2019 ini.

“Kalau operator hanya andalkan network, ibaratnya hanya buat jalan tapi tidak

dapat apa-apa,” tandasnya.

Dijelaskan Andyan, sektor telekomunikasi di Indonesia hanya menyumbang 3% dari total Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN selama 2017.

 

Sumber :

https://www.kaskus.co.id/thread/5e18c47b09b5ca4409299731/https://obatpenggemukbadan.id/pacybits-fut-apk/