Pemkab Bandung Alokasikan Dana ADPD Senilai Rp.77,6 Milyar

Pemkab Bandung Alokasikan Dana ADPD Senilai Rp.77,6 Milyar

Pemkab Bandung Alokasikan Dana ADPD Senilai Rp.77,6 Milyar
Pemkab Bandung Alokasikan Dana ADPD Senilai Rp.77,6 Milyar

BANDUNGKAB-Untuk tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menganggarkan dana program ADPD (Alokasi Dana Perimbangan Desa) senilai Rp.77.614.872.900. Sedangkan dana untuk Pemantapan Lembaga Desa sebesar Rp. 61.522.500.000,-.

Program ini, menurut Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung, Uwais Qorny merupakan sumber-sumber pendapatan yang dibutuhkan Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan insfrastruktur desa.

Disamping itu, anggaran tersebut tambah Uwais ditujukan pula untuk meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, “Serta untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing desa”, ungkap Uwais saat menyampaikan laporannya pada Acara Launching ADPD dan Pemantapan Lembaga Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2014, yang berlangsung di Gedung Moch.Toha-Soreang, Senin (07/04).

Kegiatan launching dihadiri Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip, Sekretaris Daerah, Ir. Sofian Nataprawira, MP, Asisten Pemerintahan, H.Yudhy Haryanto, SH, SP 1, Kepala BPMPD Kabupaten Bandung, Dra.Hj. Eros Roswita, M.Si serta ratusan Kepala Desa se-Kabupaten Bandung.

Lebih jauh Uwais menjelaskan, untuk kegiatan ADPD, saat ini pihaknya telah

menstransfer ke 44 rekening pemerintah desa, “Sedangkan untuk pemantapan lembaga yang didalamnya mencakup antara lain, TPAPD (Tunjangan Perangkat Aparatur Pemerintah Desa), BO BPD, LPMD dan RT/RW, kami telah menstransfer ke 136 rekening pemerintah desa”, jelasnya.

Masih menurut Uwais, untuk kegiatan TPAPD, terdapat kenaikan alokasi bantuan rata-rata 15 s/d 20 %. Seperti, kepala desa yang pada awalnya memperoleh Rp.1.250.000,- pada tahun 2014 ini mengalami kenaikan 20% menjadi Rp. 1.500.000,-,/bulan, kemudian sekretaris desa yang mulanya mendapat Rp.700.000, naik menjadi Rp.800.000 serta terdapat kenaikan untuk biaya operasional LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), yang semula Rp.500.000, menjadi Rp. 750.000,- per bulan.

“Namun khusus untuk RT dan RW tidak ada kenaikan bantuan, mengingat

pada tahun 2013 lalu telah lebih awal dinaikkan”, pungkasnya pula.

Kegiatan launching ini mendapat apresiasi yang tinggi dari Bupati Dadang Naser. Ia menilai, kegiatan tersebut bisa menjadi media yang efektif untuk memperkuat solidaritas antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Dadang menilai, ADPD dan Pemantapan Lembaga Desa sangat penting untuk

 

dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, “Tentunya dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa”, kata Dadang Naser.

 

Sumber :

https://insightmaker.com/article/169675/Understanding-Leadership-According-to-Experts