Pengertian dari Hutan Alam

Pengertian dari Hutan Alam

Pengertian dari Hutan Alam
Pengertian dari Hutan Alam

Pengertian dari Hutan Alam adalah

Hutan yang ditumbuhi pohon-pohon secara alami dan sudah ada sejak dulu kala. Hutan alam yang dapat bertahan tanpa ada campur tangan manusia atau pun tidak terjadi eksploitasi hutan disebut hutan primer. Hutan Primer terpelihara dengan baik sering disebut Hutan Perawan atau Virgin Forest. Sedangkan hutan yang telah terdapat intervensi manusia didalamnya atau juga faktor bencana alam dapat terbentuk hutan alam sekunder.
Indonesia mempunyai hutan alam yang sangat luas, tetapi semakin hari luasan hutan alam ini terus berkurang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indonesia kehilangan 1,6 – 2 juta hektar hutan alam setiap tahun. Hutan alam Indonesia pada umumnya ditumbuhi oleh jenis-jenis Dipterocarpaceae, yang merupakan jenis kayu yang laku di pasaran, sehingga hutan alam ini merupakan sasaran eksploitasi.

Komposisi jenis penyusun hutan alam di Indonesia

Berbeda-beda tergantung lokasi tempat tumbuhnya hutan tersebut. Jenis-jenis pohon di hutan alam Indonesia bagian barat berbeda dengan Indonesia bagian timur walaupun ada juga jenis yang menyebar luas dari barat sampai ke timur. Ada beberapa zone tumbuhan hutan alam di Indonesia yaitu zone hutan alam bagian barat, zone hutan alam bagian timur dan zone peralihan.

Pelestarian Hutan Alam Indonesia Berbasis Masyarakat

Menurut Awang (2004) yang dikutip Aryadi (2012), konsep dan pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) di Indonesia, terutama di Jawa dipengaruhi oleh situasi dinamika social ekonomi politik dan budaya.  PHBM merupakan system pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.  Dalam hal ini terjadi interaksi antara Instansi pemerintah dengan masyarakat dalam system pengelolaan hutan, yang mana dalam hal ini masyarakat diikut sertakan dalam melakukan pengelolaan hutan dan pemerintah dalam hal ini instansi pemerintah menjadi pendukung dengan cara penyediaan bibit atau pun memberikan penyuluhan kepada masyarakat tersebut.  Dengan cara tersebut maka akan didapatkan hasil yang optimal terhadap kehutanan kita.

Masih menurut Aryadi (2012) yang mengutip Awang (2004)

Bentuk PHBM untuk luar Jawa dikenal dengan nama social forestry (sebagai terjemahan dari Social Forestry), yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-11/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka social forestry.  Sosial Forestry merupakan suatu system pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan hutan hak, yang member kesempatan pada masyarakat setempat sebagai pelaku dan mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kelestarian hutan.  Hal ini penting dari terbitnya peraturan di atas adalah pengakuan Departemen Kehutanan tentang perlunya mewujudkan hutan lestari melalui system pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Dari peraturan pemerintah di atas maka masyarakat

Di dalam atau sekitar hutan, masyarakat diberi kesempatan untuk menjadi pelaku atau mitra utama da;am rangka untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat tersebut, selain itu juga dari kegiatan tersebut diharapkan hutan yang dikelola menjadi lestari.  Dari itu juga diketahui adanya pengakuan dari Departemen Kehutanan dalam perlunya untuk mewujudkan hutan yang lestari dengan system pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat.  Dari hal tersebut maka pengelolaan hutan berbasis masyarakat sangat diperlukan sekali untuk lestarinya hutan kita.

Berdasarkan premis kemasyarakatan yang penting bagi strategi pelestarian hutan atau pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan, seperti yang dikemukakan oleh Sardjono (2004) dalam Aryadi (2012), yaitu masyarakat perlu mengelompokkan dirinya dalam suatu komunitas yang memiliki nilai-nilai bersama atau saling komplementer dalam merealisasikan tujuan-tujuan masing-masing anggota komunitas.  Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk bisa mengelompokkan diri mereka dalam suatu komunitas untuk melakukan pelestarian hutan atau dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan atau lestari.

Kegiatan hutan rakyat, terutama di luar Jawa

Sebagai bagian dari program social forestry yang pengelolaannya berbasis masyarakat, merupakan kegiatan pemerintah (Departemen Kehutanan) untuk merespon keadaan social politik dan budaya yang sudah berubah.  Terbitnya peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-v/2004 Tentang Penyusunan Kegiatan Rahabilitasi Hutan dan Lahan melalui DAK-DR, terutama untuk kegiatan penghijauan (Hutan Rakyat) untuk luar kawasan hutan dan kegiatan reboisasi untuk dalam kawasan hutan merupakan dorongan yang signifikan dalam mengatasi permasalahan lahan kritis dan kemisikinan masyarakat pedesaan kawasan hutan (Aryadi, 2012).  Dari kegiatan hutan rakyat yang dicanangkan pemerintah dalam peraturan menteri kehutanan di atas ditujukan untuk mengatasi permasalahan lahan kritis yang ada di sekitar masyarakat sekitar hutan, yang mana dari hutan rakyat tersebut masyarakat disuruh untuk menanam berbagai macam tumbuhan yang berguna untuk kehidupan mereka baik ekonomis maupun ekologis.

Menurut Suhardjito, dkk (2000) dalam Aryadi (2012)

Dikatakan bahwa beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah berkembang di beberapa daerah di Indonesia, antara lain adalah : (1) hampir seluruh kasus yang dikaji system penguasaan sumberdaya lahan dan hasilnya ada pada individu atau keluarga.  Masyarakat lebih memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk berusaha memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendapatan, dan kebutuhan lainnya; (2) ada kecendrungan system penguasaan lahan yang individual relative lebih berorientasi subsisten; (3) pola struktur  dan komposisi hutan lebih banyak berbentuk

agroforest atau beragam lapisan tajuk dan jenis produk.  Masyarakat pedesaan lebih cenderung memilih aman (safety first), baik dari dimensi waktu maupun besaran resiko.  Mereka dapat memperoleh produk untuk konsumsi sendiri, untuk kepentingan social, untuk pendapatan tunai, untuk tabungan atau pendapatan jangka panjang; (4) system pengelolaan hutan oleh masyarakat bukan hanya mewujudkan orientasi keuntungan individu pengelola, melainkan juga memperhatikan masyarakatnya.

Dari pengalaman-pengalaman di atas

Ternyata pengelolaan hutan berbasis masyarakat memberikan kelapangan kepada masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.  System yang digunakan juga  menggunakan system agroforest, yakni penggabungan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan.  Yang mana diantara tanaman kehutanan yang mereka tanam, mereka juga menanam tanaman pertanian seperti jagung, dan tanaman pertanian lainnya.

Baca Juga :