Peraturan Daerah tentang Kualifikasi Guru

Peraturan Daerah tentang Kualifikasi Guru

Peraturan Daerah tentang Kualifikasi Guru
Peraturan Daerah tentang Kualifikasi Guru
  1. Defenisi Kualifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 603)

Dalam definisi lain kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu

Jadi, kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu “keahlian atau kecakapan khusus”.Dalam dunia pendidikan, kualifikasi dimengerti sebagai keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya. Bahkan, kualifikasi terkadang dapat dilihat dari segi derajat lulusannya. Seperti dalam UU Sisdiknas 2003, ditetapkan bahwa untuk menjadi guru Sekolah Dasar (SD) harus lulusan Strara S-1, tentu saja jika ingin menjadi guru yang mengajar pada tingkat lebih tinggi (SMP?MTs, SMU/SMK/MA, Perguruan Tingggi).

  1. Standar Kualifikasi Guru Profesional di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Disamping itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang ditandangani oleh Presiden Republik Indonesia per tanggal 01 Desember 2008. Peraturan ini diterbitkan sebagai amanat dan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dimana ada Bab II dikatakan bahwasanya “guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.”

Kemudian, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah menentapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan PP 19 tahun 2005. Yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini  8 Standar Nasional Pendidikan yaitu :

  1. Standar isi
  2. Standar proses
  3. Standar kompetensi lulusan
  4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
  5. Standar sarana dan prasarana
  6. Standar pengelolaan
  7. Standar pembiayaan

8.Standar penilaian pendidikan (PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Dari kedelapan Standar Nasional Pendidikan tersebut yang sangat berhubungan langsung dengan tugas seorang pendidik adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Dalam PP 19 tahun 2005 bab VI  pasal 28 dikatakan bahwa: (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini. (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan 4 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri (PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Untuk mengatur hal tersebut, dibuatlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 yang membahas tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru dimana disebutkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualitas akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional, juga bahwa guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana akan diatur dengan peraturan menteri tersendiri.

  1. Kualifikasi Guru

  2. Peraturan Pemerintah

Kualifikasi guru dapat dipandang sebagai pekerjaan yang membutuhkan kemampuan yang mumpuni. Kualifikasi guru berbeda sesuai pada tiap tingkatnya. Baik itu guru PAUD/TK/RA sampai pada tingkat pendidikan menengah.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Pasal 8 dan 9 sebagai berikut :

  1. a)Pasal 8

“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmai dan rohani, serta mmiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

  1. b)Pasal 9

“Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”.

Selanjutnya, kualifikasi guru diperjelas kembali dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007. Dimana ada dua kualifikasi akademik guru yaitu kualifikasi guru melalui pendidikan formal dan kualifikasi guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Dimana hal tersebut dijelaskan dengan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dapat dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

1)      Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK*). sebagai berikut.

  1. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

  1. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

  1. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

  1. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

  1. Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

2). Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

  1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Kualifikasi guru tidak hanya diatur oleh Pemerintah Pusat saja, akan tetapi Pemerintahan Daerah di setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota juga ikut mengatur mengenai Kualifikasi Guru tersebut. Sebagaimana yang terlihat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 76 tahun 2010 tetang Penjaminan Mutu Pendidikan yang terdiri dari 10 bab dan 15 pasal. Dimana pada bab V tentang Ketenagaan pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa:

  1. Ketenagaan dilingkungan pendidikan terdiri dari Pendidik dan tenaga Kependidikan. Pendidik adalah guru mata pelajaran yang mengajarkan mata pelajaran di sekolah, sedang tenaga Kependidikan adalah Pegawai negeri sipil yang bekerja untuk pelaksanaan proses Pendidikan.
  1.  Pengangkatan dan pemberhentian Pendidik atau guru mata pelajaran, berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik dan Kompetensi guru, dengan kualifikasi ijazah minimal S1 dari LPTK yang terakreditasi, dan jurusan yang relevan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 5 Tahun 2011 bab IX tentang Pendidik dan Kependidikan pasal 53 menyatakan bahwa:

  1. Untuk dapat diangkat sebagai pendidik, calon pendidik memiliki standar kualifikasi minimal, sertifikasi sebagai pengajar, dan harus memenuhi persyaratan sebagai pendidik.
  2. Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  3. Beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Berbudi pekerti luhur dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan tercela.
  5. Sehat jasmani dan rohani.
  6. Memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan.
  7. Memiliki kualifikasi ijazah dan sertifikasi yang sesuai dengan bentuk, jenis, dan jenjang pendidikan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika kita perhatikan mulai dari Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan Daerah, Kualifikasi Guru itu sama. Hanya saja, pada Peraturan Daerah lebih dijelaskan dan dipaparkan secara rinci sesuai dengan kondisi daerahnya.

Baca juga: