Posted in: Uncategorized

PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN NEGARA

PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN NEGARA

Sembilan perinsip penyelebgaraan negara

  1. Perinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

Paham ketuhanan yang maha esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai seluruh wawasan kenegaraan bangsa Indonesia.Sebagai konsekuen prinsip ini, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundangan yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

  1. Cita Negara Hukum Dan The Rule Of Game

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.Artinya hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum yang sesuai perinsip the rule of law, and not of man ,sejalan dengan pengertian nomokratic , yaitu kekuasaan yang di jalan oleh hukum.

  1. Paham Kedaulatan Rakyat Dan Demokrasi

Dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD, pelaksanaan kedaulatan rakyat di salurkan dan diselenggarakan menurut perosedur konstitusional yang di tetapkan dalam hukum dan konstitusi (constutional democracy). UUD Republik Indonesia hendaknya menganut pengertian bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis dan sekaligus adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, yang tidak dapat di pisahkan satu sama lain.

  1. Demokrasi Langsung Dan Demokrasi Perwakilan

Kedaulatan rakyat (demokrasi) secara langsung di wujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yaitu kewenangan legislatif (MPR,DPR,DPD) kewenagan eksekutif (Presiden / wapres), dan kekuasaan kehakiman (MA dan MK). Sedangkan pungsi legislatif dan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di salurkan melalui sistem perwakilan (DPR,DPD,DPRD) penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung di lakukan melalui pemilu , pemilihan Presiden / Wapres, pelaksanaan referendum ,dan pelaksanaan hak asasi ( hak kebebasan berpendapat,hak kebebasan memperoleh informasi, hak  berserikat dan lain-lain).

  1. Pemisahan Kekuasaan Dan Prinsip Check And Balances

Kedaulatan rakyat dibagi secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power)yang menjadi kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga  negara yang sederajat yang saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip chek and balances. Cabang kekuasaan legislatif   tetap berada ditangan MPR, namun terdirui dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Selain itu dibentuk juga badan pemeriksaan keuangan, Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden dan Wapres, cabaang kekuasaan yudikatif dipegang oleh dua mahkamah  yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga cabang kekuasaan tersebut ( Legislatif, Eksekutif,dan Yudikatif) sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai prinsip  check and balances.