Ribuan Santri Demo Tolak Full Day School

Ribuan Santri Demo Tolak Full Day School

Ribuan Santri Demo Tolak Full Day School
Ribuan Santri Demo Tolak Full Day School

Ribuan santri berdemonstrasi di halaman Kantor Bupati Tasikmalaya, Bojong Koneng, Singaparna, kemarin (15/8). Mereka tegas menolak regulasi Mendikbud Muhadjir Effendy soal pemberlakuan sekolah lima hari atau full day school (FDS).

Massa aksi merupakan gabungan dari Pondok Pesantren Cipasung, Ponpes Sukamanah, Ponpes Sukahideng, Ponpes Baitul Hikmah Haurkuning Salopa, Ponpes Nurul Ihsan Cicangkudu, Ponpes Tanjungjaya, Ponpes Al-Falah, Ponpes Huda Peuteuyjaya Sariwangi dan Ponpes Manarul Hikam Ciseda Singaparna. Hadir juga massa aksi dari Nahdlatul Ulama (NU), Banser, GP Ansor dan IPNU dan organisasi di bawah NU lainnya.

Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya KH Atam Rustam mengatakan, NU menolak segala bentuk pelaksanaan FDS di Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2011 yang melandasi pelaksanaan kebijakan FDS ini.

Dia tegas menolak kebijakan lima hari sekolah sampai pukul 16.00 atau libur dua hari pada Sabtu dan Minggu. ”Justru dengan dua hari libur, anak akan banyak liburan atau main,” tegas KH Atam saat diwawancara usai unjuk rasa bersama santri di depan kantor bupati kemarin (15/8).

NU pun, tegas KH Atam, menolak kebijakan Bupati Tasikmalaya H Uu Ruzhanul

Ulum soal program Tambahan Jam Pelajaran (TJP) agama di SD dan SMP. Seperti diketahui TJP memindahkan pelajaran diniyah ke SD dan SMP sampai pukul 16.00. ”NU sangat keberatan seolah-olah madrasah diniah yang didirikan para ulama diganggu,” ungkap ulama kharismatik ini.

Kata KH Atam, ketika Bupati Uu tetap ingin menambah jam pelajaran siswa SMP yang tidak sekolah di madrasah diniyah dan pesantren sampai pukul 16.00 apakah akan efektif ? Menurutnya, anak malah akan kelelahan dan monoton karena proses pembelajaran agama dilaksanakan di sekolah.

KH Atam pun meminta Bupati Uu membuat peraturan daerah yang

mewajibkan anak-anak untuk mengikuti pesantren. Kemudian ketika siswa tersebut jauh dari pesantren atau madrasah diniyah, maka bisa dibuatkan asrama oleh pemerintah daerah. ”Aturan pembelajarannya seperti pesantren, jadi pulang dari sekolah, siswa itu diarahkan ke asrama,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang juga pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya H Edeng ZA mengatakan kebijakan FDS ini bisa negatif dan positif sebetulnya. Positifnya di daerah yang tidak ada madarash diniah dan pesantren anak akan terarahkan dan kenakalan remaja bisa dicegah sehingga bisa menyelamatkan genarasi muda.

Tetap kalau negatifnya, madrash diniyah akan tergusur ketika pendidikan

diniah dipindahkan ke sekolah formal. ”FDS ini kalau di Tasikmalaya tidak cocok. Berbagilah. Kalau sekolah itu mencerdaskan akal anak, madrasah diniyah dan pesantren mendidik emosionalnya,” paparnya seperti dilansir Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group).

 

Baca Juga :