Sikap TNI setelah  Perjanjian Roem-Royen
Posted in: Pendidikan

Sikap TNI setelah  Perjanjian Roem-Royen

Sikap TNI setelah  Perjanjian Roem-Royen

Sikap TNI setelah  Perjanjian Roem-Royen

Hasil perundingan Roem-Royen ini mendapat reaksi keras dari berbagai pihak di Indonesia, terutama dari pihak TNI dan PDRI, ialah sebagai berikut:
Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Sudirman pada tanggal 1 Mei 1949 mengeluarkan amanat yang ditujukan kepada komandan-komandan kesatuan memperingatkan agar mereka tidak turut memikirkan perundingan, karena akibatnya hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan.

Amanat Panglima Besar Sudirman itu kemudian disusul dengan maklumat-maklumat Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang meyerukan agar tetap waspada, walaupun ada perundingan-perundingan yang menghasilkan persetujuan.

Perkiraan TNI terhadap kemungkinan serangan dari pihak Belanda tidak meleset. Pasukan-pasukan Belanda yang ditarik dari Yogyakarta dipindahkan ke Surakarta. Dengan bertambahnya kekuatan Belanda di Surakarta dan akibatnya Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang memimpin TNI di Surakarta memerintahkan penyerangan-penyerangan terhadap obyek-obyek vital di Solo. Di tempat lain pun perlawalan gerilya tetap berjalan, tanpa terpengaruh oleh perundingan apa pun hasilnya.

Kemudian bersamaan dengan berlangsunya Konferensi Inter-Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1949 di Jakarta diadakan perundingan resmi antara Wakil-wakil RI BFO dan Belanda di bawah pengawasan UNCI yang menghasilkan Persetujuan Penghentian Permusuhan. Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI melalui Radio Republik Indonesia di Yogya pada tanggal 3 Agustus 1949 mengumumkan perintah menghentikan tembak-menembak, hal serupa dilakukan pula oleh Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI. Pada hari yang sama, AHJ Lovink, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia memerintahkan kepada serdadu-serdadunya untuk meletakkan senjata, yang berarti kedua belah pihak menghentikan permusuhan secara resmi yang pelaksanaannya diawasi oleh KTN dari PBB.

Dalam perjanjian Roem-Royen ini pihak angkatan perang sebaliknya menyambut adanya persetujuan itu dengan perasaan curiga. Panglima besar angkatan perang Jenderal Soedirman pada tanggal 1 Mei 1949 memperingatkan kepada para komandan kesatuan agar tidak memikirkan masalah perundingan. Pernyataan sama untuk mempertegas amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman dikeluarkan juga oleh Paglima Tentara dan Territorium Jawa Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 5 Mei 1949. Pernyataan itu mengetengahkan bahwa perundingan yang dilaksanakan itu hanyalah merupakan taktik perjuangan, dan diperingatkan kepada semua komandan agar membedakan antara gencatan senjata untuk kepentingan politik dan untuk kepentingan militer. Pada pokoknya dari kalangan angkata perang tidak terdapat kepercayaan akan berhasilnya perundingan karena menurut pengalaman dengan Linggarjati. Renville, dll. Perundingan atau persetujuan dengan Belanda dianggap selalu merugikan perjuangan. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan Roem-Royen, pada tanggal 22 Juni diadakan perundingan formal antara RI, BFO dan Belanda di bawaha pengawasan komisi PBB, dipimpin oleh Critchley (Australia). Hasil perundingan itu adalah:

  1. Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. Karasidenan Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda pada tanggal 1 Juli 1949 dan pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya daerah itu
  2. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta
  3. Konferensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag

Setelah para pemimpin RI berkumpul kembali di Yogyakarta, maka pada tanggal 13 Juli 1949 jam 20.30, diadakan sidang kebinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu, Mr. Sjarifudin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden/Perdana Mentri Moh. Hatta. Dalam sidang kabinet diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengkubowono IX sebagai Mentri Pertahanan dan Koordinator Keamanan. Divisi III di Jawa Tengah terhitung cepat dalam menyusun pertahanannya, mereka telah membagi dalam 3 daerah pertahanan, yang disebut’wehkreise’. Wehkreise I dipimpin oleh letnen kolonel mohammad bakhrun, posnya berada disebelah selatan purbolinggo. Wehkreise II dpimpin letkol suharto, posnya sebelah utara purworejo Wehkreise III dipimpin letkol sarbini, posnya didaerah pegunungan manoreh.

Sumber :

https://callcenters.id/